Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Perdana, Tim Transisi Bahas Janji Kampanye Jokowi-JK

Kompas.com - 05/08/2014, 13:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menggelar rapat perdana, Selasa (5/8/2014), di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat tersebut, tim transisi ingin menyelaraskan program dengan pemerintahan saat ini dan membahas upaya pemenuhan janji Jokowi-JK di masa kampanye Pilpres.

Deputi tim transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto menjelaskan, penyelarasan program pemerintahan selanjutnya sangat berkaitan dengan rancangan anggaran yang disusun oleh pemerintahan saat ini.

Hasto beranggapan keberadaan tim ini sangat penting untuk penyelarasan program dengan tetap menghargai proses perselisihan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Gagasan tim ini dipersiapkan untuk pemerintahan baru, wajar untuk diambil komunikasi," kata Hasto, di Rumah Transisi, Selasa.

Sesuai amanat Jokowi-JK, kata Hasto, tim transisi diminta membuat kelompok kerja (pokja) yang fokus pada beberapa hal. Misalnya, pokja permukiman untuk rakyat miskin, pokja kartu Indonesia pintar dan kartu Indonesia sehat, pokja pertanian, pokja kelautan, pokja di bidang politik, legislasi, dan lainnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, anggota pokja akan dipilah dari berbagai kalangan yang sesuai dengan bidangnya. Kemungkinan besar, anggota pokja diisi oleh figur di luar tim transisi.

"Pokja di sini orang yang di lapangan, tidak semua dari sini," ujarnya.

Di lokasi yang sama, deputi tim transisi Jokowi-JK lainnya, Akbar Faizal, menyatakan bahwa pihaknya ingin fokus mencermati rancangan APBN yang disusun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar selaras dengan program Jokowi-JK. Semuanya dilakukan untuk memuluskan transisi pemerintahan Indonesia yang baru.

"Dengan fokus yang berbeda kan bisa saja ada miss di situ. Maka perlu dikomunikasikan supaya yang menjalankan tidak kerepotan," kata Akbar.

Jokowi-JK membentuk tim transisi ini untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015. Ketua tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M Soemarno, dibantu empat deputi, yakni Hasto Kristiyanto, Akbar Faizal, Anies Baswedan, dan Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

Nasional
Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com