Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir Syamsuddin: Demokrat Akan Selalu Dukung Presiden Terpilih

Kompas.com - 04/08/2014, 17:36 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, partainya dalam posisi netral pada Pemilu Presiden 2014 yang saat ini bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, menurut Amir, Demokrat akan selalu mendukung presiden terpilih.

"Nanti dengan adanya putusan MK, itulah yang akan menjadi penjuru dari Demokrat. Demokrat akan selalu mendukung presiden terpilih mana pun yang ditetapkan secara sah menurut konstitusi kita," kata Amir di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta, Senin (4/8/2014).

Amir menjelaskan, posisi netral itu diambil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjabat Presiden RI untuk menjaga situasi tetap "dingin" selama pilpres. Selain itu, Amir mengatakan, Partai Demokrat nantinya juga tidak akan membebani presiden terpilih dengan syarat bagi-bagi kursi.

Amir pun memuji presiden terpilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Joko Widodo, terkait penyusunan kabinet di pemerintahan. "Jokowi telah menekankan, dia akan sangat memperhatikan meritokrasi. Beliau itu sangat profesional dan saya kira itu bagus kalau itu menjadi awal ke depan cara merekrut pembantu-pembantunya. Saya pikir Indonesia akan lebih baik," ujar Amir.

Seperti diketahui, KPU telah menetapkan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Jokowi-JK mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan perolehan suara 70.997.833 (53,15 persen). Sementara itu, Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 (46,85 persen) suara.

Hasil pemilu presiden itu kemudian digugat oleh pihak Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Prabowo-Hatta menilai terjadi banyak kecurangan dalam proses Pemilu Presiden 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com