Kriteria lainnya, menghargai ke-Bhinekaan, memiliki leadership (kepemimpinan) yang kuat, memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, mengerti manajemen administrasi pemerintahan, mempunyai catatan (rekam jejak) yang baik dan bersedia melayani rakyat.
Soal kabinet terserah Jokowi-JK
Sejumlah kalangan ingin agar menteri-menteri yang dipilih lebih banyak dari kalangan profesional yang ahli di bidangnya. Misalnya Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Destry Damayanti mengingatkan, yang harus dipikirkan pak Jokowi adalah janji dalam pembentukan kabinet.
Dia menyebutkan, posisi menteri boleh saja diduduki oleh perwakilan partai politik, namun harus memiliki keahlian. "Profesional artinya adalah ahli di bidangnya. Tidak semua orang partai tak punya keahlian, ada juga yang bagus. Pak Jokowi bisa melihat dari kualitas dan integritas personal yang akan bergabung dengannya di pemerintahan.
Walaupun susunan kabinet jadi perbincangan hangat di media dan beberapa nama bermunculan, tapi disanggah para petinggi partai koalisi pendukung presiden-wakil presiden terpilih, Jokowi-JK.
"Belum ada pembahasan soal kabinet," ujar Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, sambil menambahkan bahwa urusan pembentukan kabinet belum mendesak karena masih menunggu pelantikan. Namun ia tak menyanggah sedang ada perburuan untuk menggodok orang-orang yang tepat masuk dalam kabinet baru nanti.
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto menyatakan, tak berambisi untuk menempatkan kadernya. "Orientasi pembentukan kabinet adalah menempatkan orang-orang yang kuat, kredibel, dan profesional," katanya.
Saat ditanya apakah ada kader Hanura yang sesuai dengan syarat tersebut, ia menjawab ada, tapi harus dengan persetujuan Jokowi-JK.
Mengenai kemungkinan Golkar merapat ke Jokowi-JK, Wiranto juga tak membantah. Ia menyebutkan dinamika politik ke depan tak bisa diprediksi. Lihat perkembangan ke depan kalau sudah selesai semua.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, juga mengaku tak mengajukan nama untuk menduduki posisi tertentu dalam kabinet. Koalisi tanpa syarat adalah hal terbaik untuk pemerintahan ke depan, katanya.
Dia juga menyatakan tidak ada masalah dengan partai yang masih di luar pengusung Jokowi-JK -- yang akhir-akhir ini dikabarkan mulai merapat-- selama sesuai dengan visi dan misi koalisi pengusung.
Juru bicara wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah menegaskan, kabinet yang akan disusun pasangan Jokowi-JK tidak akan bermasalah karena syarat yang digariskan Jokowi-JK dalam menyusun jajaran menterinya sangat jelas dan tegas.
"Juga tidak ada tekanan dari partai koalisi, karena koalisi yang dibentuk tanpa syarat. Selain itu, Pak Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa orang yang membantunya harus bersih dari catatan hukum," ujar Poempida.
Menurut dia, dalam menyusun kabinet Jokowi-JK belajar dari pemerintahan sebelumnya. Komposisi menteri nanti tidak akan diisi oleh orang-orang yang tersangkut dan terindikasi masalah hukum.karena akan menjadi beban pemerintah dan menghambat laju roda pemerintahan.
Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan menyebut beberapa kriteria untuk menduduki posisi dalam kabinet khususnya bagi menteri keuangan, menko bidang perekonomian sebagai ujung tombak pemerintahan. Salah satu kriteria bagi menkeu adalah sosok teknokrat yang handal dan pernah menghadapi krisis ekonomi besar.