Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Dinilai Lalai Cegah Peredaran Video WNI ISIS

Kompas.com - 31/07/2014, 10:41 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari prihatin dengan adanya video perekrutan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang beredar di media sosial. Dalam video tersebut, ada warga negara Indonesia (WNI) yang mengajak umat Islam di Indonesia bergabung dengan kelompok garis keras itu.

"Penegakan hukum dan pencegahan tidak jalan," kata Eva, Kamis (31/7/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Menurut Eva, aparat penegak hukum harus melakukan pencegahan. Yang terjadi di Indonesia,  kata dia, penegakan hukum dilakukan setelah peristiwa terjadi.

"Ini tidak dicegah di hulu. Padahal ada pasal-pasalnya, menyebar kebencian. Perekrutan hal yang berbahaya," kata Politisi PDI Perjuangan itu.

Eva menilai, polisi tidak memiliki keberanian melakukan terobosan hukum untuk pencegahan ISIS di Indonesia. "Polisi sudah tahu ISIS ada di Indonesia, monitoring saja, enggak melakukan pencegahan jadi tambah besar dan meledak," kata Eva.

Ia juga melihat informasi yang disampaikan intelijen tidak bisa ditindaklanjuti kepolisian. Bila terjadi peristiwa dan terdapat barang bukti, kata Eva, baru polisi bertindak.

"Ini problem, kepolisian tidak punya SOP, penindakan untuk pencegahan," ujarnya.

"Penegak hukum membiarkan Indonesia menjadi surga perekrutan garis keras, penyebaran paham monokultur, penegakan hukum lemah, polisi jadi olok-olok di dunia internasional," tambahnya.

Eva melihat adanya video tersebut karena tidak adanya dukungan politik. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tidak bertindak menutup situs-situs garis keras.

Sebelumnya, sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis ISIS meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. (baca: Sejumlah Warga Indonesia Muncul Dalam Video ISIS)

Video berdurasi delapan menit di-posting oleh ISIS dengan judul "Ayo Bergabung". Video itu menyerukan kewajiban bagi kaum Muslimin untuk bergabung dan menyatakan dukungan bagi kelompok tersebut.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Beri Pesan untuk Prabowo, Try Sutrisno: Jangan Sampai Tonjolkan Kejelekan di Muka Umum

Nasional
Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Golkar Minta Anies Pikir Ulang Maju Pilkada DKI, Singgung Pernyataan Saat Debat Capres

Nasional
Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Marinir Sebut Lettu Eko Tewas karena Bunuh Diri, Ini Kronologinya

Nasional
Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Ketua Komisi VIII Cecar Kemenhub Soal Pesawat Haji Terbakar di Makassar

Nasional
MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

MPR Akan Bertemu Amien Rais, Bamsoet: Kami Akan Tanya Mengapa Ingin Ubah UUD 1945

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Jemaah Haji Indonesia Mulai Diberangkatkan dari Madinah ke Mekkah

Nasional
Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Bertemu PM Tajikistan di Bali, Jokowi Bahas Kerja Sama Pengelolaan Air

Nasional
Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Kementan Kirim Durian ke Rumah Dinas SYL, Ada yang Capai Rp 46 Juta

Nasional
Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkumham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com