Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masuk dalam Daftar Calon Menteri Usulan Rakyat, Ini Kata Abraham Samad

Kompas.com - 24/07/2014, 18:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai, masuknya nama dia dalam daftar calon menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan tanda bahwa masyarakat mengapresiasi kinerja KPK selama ini. Abraham berterima kasih kepada masyarakat yang telah merekomendasikannya sebagai calon menteri dalam negeri.

"Kita berterima kasih ya kalau itu usulan datangnya dari rakyat. Kita berterima kasih bahwa rakyat mengapresiasi, bukan Abraham Samad, tapi KPK-nya sehingga merekomendasikan Abraham untuk menjadi sesuatu. Itu berarti masyarakat mengapresiasi kinerja KPK, bukan Abraham-nya," kata Abraham di Jakarta, Kamis (24/7/2014).

Mengenai kesediaannya untuk bergabung dalam kabinet Jokowi-Kalla nanti, Abraham mengatakan bahwa dia masih ingin berkonsentrasi memberantas tindak pidana korupsi di KPK. Menurut Abraham, masih banyak kasus lebih berat yang akan dihadapi KPK. Selain itu, ia harus membicarakan segala sesuatunya dengan pimpinan dan para pegawai di KPK.

"Segala sesuatu itu harus dibicarakan dengan pimpinan lain atau dengan pegawai lain, apakah pegawai mengikhlaskannya," kata Abraham.

Nama Abraham masuk sebagai salah satu calon menteri yang diusulkan rakyat dan dipublikasikan melalui halaman Facebook relawan Jokowi-JK dengan nama Jokowi Center. Di situ publik dapat berpartisipasi mengusulkan calon-calon yang cocok menjadi pembantu Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. File yang diberi nama KAUR itu diunggah di Google Docs dan dapat diakses oleh publik.

Ada 34 pos kementerian yang diusulkan dalam daftar tersebut (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat). Masing-masing pos ada tiga calon menteri plus opsi calon pilihan lain di luar tiga calon yang ada. Nama Abraham masuk dalam daftar calon Menteri Dalam Negeri bersama dengan Agustin Teras Narang dan Prof Dr Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com