Kompas.com - 23/07/2014, 18:25 WIB
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta agar semua pihak menghormati hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum yang memenangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden terpilih. Semua pihak kini harus kembali bersatu dan menjaga ketenangan dan ketenteraman seusai pilpres.

"Semua pihak perlu menghormati keputusan KPU sesuai dengan undang-undang," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat menggelar jumpa pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Said mengatakan, hasil akhir pilpres bukanlah alat untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Persaingan politik yang demokratis, kata dia, tidak seharusnya mengakibatkan pertikaian, tetapi harus berujung pada kemaslahatan.

"Seruncing apa pun perbedaan dan perjuangan politik yang ditempuh, tidak bisa dan tidak boleh mengalahkan persaudaraan antar-sesama," ujar Said.

PBNU mengapresiasi kinerja KPU yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai amanah undang-undang. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada pemerintah, TNI, dan Polri yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Pilpres 2014.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun jumlah total untuk pasangan nomor urut 1, capres Prabowo Subianto, memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Total suara sah ialah 133.574.277.

Ketua KPU memastikan semua saksi menerima dan Bawaslu pun tidak mempermasalahkan penetapan KPU tersebut. Adapun saksi dari pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa tidak hadir dalam penetapan hasil Pilpres 2014 ini.

Sementara itu, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hadir dalam penetapan itu. Ketua KPU kemudian membacakan keputusan KPU terkait rekapitulasi pemungutan suara Pilpres 2014.

"Rapat pleno terbuka KPU pilpres dinyatakan ditutup. Selanjutnya kami akan memulai rapat pleno penetapan capres dan cawapres terpilih," kata Husni Kamil Manik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Pemerintah Dinilai Manfaatkan Celah Hukum Angkat Brigjen Andi sebagai Pj Bupati

Nasional
Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Kenang Buya Syafii, Gus Halim: Beliau Salah Satu Tokoh Penggiat Toleransi di Indonesia

Nasional
Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Kenangan Franz Magnis Suseno soal Buya Syafii Maarif: Beliau Selalu Penuh Perhatian, Seorang Sahabat Betul

Nasional
Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Nasional
Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Nasional
Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Nasional
Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Nasional
Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Nasional
PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.