Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Unggul, Saksi Prabowo-Hatta Tolak Hasil Rekapitulasi di Maluku Utara

Kompas.com - 22/07/2014, 13:19 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 306.792 suara di wilayah Maluku Utara berdasarkan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu Presiden 2014. Pasangan nomor urut 1 itu unggul atas rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang mendapat 256.601 suara.

Hasil rekapitulasi itu dibacakan Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo di Gedung KPU, Selasa (22/7/2014). Syahrani mengatakan, total suara di wilayahnya mencapai 565.970, dengan jumlah suara sah 563.393 dan suara tidak sah sebanyak 2.577. Pemilih tersebar di wilayah Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Kota Tidore Kepulauan.

"Untuk Provinsi Maluku Utara, rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden kami tetapkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Namun, saksi dari Prabowo-Hatta menolak hasil rekapitulasi tersebut. "Kita menolak," ujar Rambe Kamarul Jaman.

Sebelum disahkan, saksi Prabowo-Hatta sempat menyatakan keberatan terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 1 dan 2 di Desa Soa Sangaji, Halmahera Timur. Saksi Prabowo-Hatta menilai KPU Halmahera Timur tidak maksimal menyosialisasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang karena tidak menyebar undangan kepada pemilih. Hal ini dinilai membuat hilangnya suara rakyat.

Setelah mengesahkan hasil rekapitulasi suara Maluku Utara, KPU membahas rekapitulasi suara dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com