Ada Masalah di Nias Selatan, KPU Belum Tetapkan Rekapitulasi Suara dari Sumut

Kompas.com - 22/07/2014, 01:24 WIB
Rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014). Deytri Aritonang/KOMPAS.comRapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Presiden 2014 di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum, Senin (21/7/2014) malam, menunda penetapan hasil rekapitulasi suara untuk Provinsi Sumatera Utara. Penundaan penetapan ini dilakukan karena masih ada persoalan terkait rekapitulasi suara di Nias Selatan.

Hingga menjelang tengah malam, tidak ada titik temu antara KPU, Badan Pengawas Pemilu, serta para saksi dari dua pasangan calon presiden terkait rekapitulasi suara di Nias Selatan. KPU Nias Selatan diketahui tidak melaksanakan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Selatan untuk menggelar pemungutan suara ulang di 27 kecamatan di kabupaten itu.

"Kami sudah diskusikan agar Sumatera Utara (Sumut) ini pembahasannya di-pending. Tidak juga diskors, tetapi kita pending lagi, besok kita bahas," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin jelang tengah malam.

Permasalahan di Kabupaten Nias Selatan berawal saat Panwaslu Kabupaten Nias Selatan menemukan jumlah pemilih di kabupaten tersebut melebihi daftar pemilih tetap (DPT). Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, ada temuan bahwa orang yang sudah meninggal dan orang yang sudah pindah domisili di Kabupaten Nias Selatan tetap dimasukkan ke dalam DPT.

Hal tersebut menjadi salah satu faktor dasar bagi Panwaslu Kabupaten Nias Selatan untuk merekomendasikan pemilu ulang. Muhammad juga menyayangkan kenapa permasalahan ini tidak diselesaikan di tingkat KPU Provinsi Sumatera Utara. "Kami menyayangkan kenapa KPU Sumut tidak melakukan tindakan," ujar Muhammad.

Sementara itu, salah seorang anggota KPU Provinsi Sumut, Benget Silitonga, mengatakan, KPU Kabupaten Nias Selatan sebenarnya telah berupaya untuk melakukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu. Namun, dia beralasan, orang-orang yang menjadi anggota KPU Kabupaten Nias Selatan merupakan orang-orang baru sehingga kinerjanya tak optimal.

Sebelumnya, kata Benget, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memecat 4 anggota KPU Kabupaten Nias. Benget juga mengatakan, KPU Kabupaten Nias telah melakukan pengecekan data dan tidak menemukan adanya jumlah pemilih yang melebihi data pemilih.

"Menurut penjelasan KPU Nias Selatan, mereka di tingkat kabupaten telah juga melakukan rekomendasi. Menurut mereka, tidak ada pemilih yang melebihi data pemilih. Dengan penjelasan KPU Nias tersebut, itu yang sampai di KPU tingkat provinsi," ujar Benget.

Sementara itu, saksi dari pasangan Prabowo-Hatta, Sukmo Mulyo, tetap meminta pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan. Menurut dia, rekomendasi dari Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Nias harus tetap dilaksanakan. "Kami minta ini tetap ditindaklanjuti. Tidak bisa ditarik untuk dianggap selesai," ujar Sukmo.

Meski KPU belum memutuskan hasil rekapitulasi untuk Provinsi Sumatera Utara, data sementara di wilayah ini sudah diterima, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 2.831.514 suara, sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 3.494.835 suara.




Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Menkes: Vaksin Covid-19 Jadi Rebutan Seluruh Negara, Makin Lama Kian Keras

Nasional
Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Mengaku Nabi ke-26, Jozeph Paul Zhang Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Nasional
Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X