Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Datang ke KPU di Hari Pengumuman Pemenang Pilpres

Kompas.com - 21/07/2014, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Jusuf Kalla tidak akan hadir langsung di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari pengumuman pemenang Pemilu Presiden 2014, Selasa (21/7/2014). Kalla akan menyaksikan pengumuman itu di kediaman pribadinya atau di posko pemenangannya.

Cawapres yang berpasangan dengan Joko Widodo itu mengatakan, ia memilih tak datang ke Gedung KPU karena tidak ada undangan kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk hadir di acara tersebut. Ia juga menyatakan, kemungkinan besar Jokowi tidak datang ke KPU dan akan menyaksikan pengumuman itu dari lokasi terpisah.

"Saya di rumah saja atau di posko pemenangan karena memang KPU tidak mengundang," kata Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2014).

Pria yang kerap disapa JK itu mengatakan, sebenarnya ia berhak datang dan menyaksikan pengumuman pemenangan tersebut langsung di Gedung KPU. Akan tetapi, ada sejumlah pertimbangan sehingga ia tidak perlu hadir di acara tersebut. "Memang boleh, tapi tidak enak kalau kita sendiri," ujarnya.

Sesuai jadwal, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional akan Minggu (20/7/2014) hingga Selasa (22/7/2014). KPU berencana mengumumkan pemenang pilpres pada Rabu besok. Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden menyebutkan bahwa KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pilpres dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com