Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly Pertanyakan Tujuan SBY Unggah Percakapan dengan Ketua KPU di YouTube

Kompas.com - 15/07/2014, 20:10 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mempertanyakan tujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghubungi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Pada Jumat (11/7/2014) lalu, Presiden menghubungi Ketua KPU melalui telepon. Ia mengingatkan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tetap menjaga independensi.

"Itu apa maksudnya? Itu kan bisa menimbulkan anggapan orang. Apa pula maksudnya dimasukkan ke YouTube?" ujar Jimly di Kantor DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Menurut Jimly, sebagai presiden, SBY sah-sah saja mengecek kerja KPU. Akan tetapi, langkahnya mengunggah hal ini di YouTube dengan akun pribadi bisa menimbulkan anggapan bahwa apa yang dilakuannya atas nama individu. 

"Kalau pribadi, jangan-jangan itu ketua partai. Nanti menimbulkan salah paham," kata Jimly.

Jimly juga mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam bertindak. Tindakan penyelenggara pemilu saat ini bisa menimbulkan kecurigaan. Penyelenggara pemilu tidak boleh diintervensi ataupun memberi kesan diintervensi.

"Itu soal etika juga. Bukan hanya soal independen, melainkan juga harus kelihatan independen," kata Jimly.

Ia menekankan, DKPP memiliki wewenang untuk memecat penyelenggara pemilu, bahkan ketua KPU atau ketua Bawaslu, jika terbukti melanggar etika.

"Ini peringatan ya. DKPP bagaimanapun diberi wewenang. Bukan hanya KPU kota. Ketua KPU, ketua Bawaslu bisa diberhentikan kalau terbukti melanggar kode etik. Jadi, enggak boleh main-main!" tekan Jimly.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunggah video saat dirinya menelepon Ketua KPU Husni Kamil Manik. Husni mengatakan, komunikasi itu merupakan inisiatif Presiden, yang memberi sejumlah saran terkait Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.

"Inisiatif menelepon dari Presiden. Saya cuma menerima telepon, mendengarkan apa yang disampaikan, dan memberi respons apa yang dimaksud dari pembicaraan Presiden," ujar Husni di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com