Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Koalisi Merah Putih Bukan Koalisi Rakyat

Kompas.com - 15/07/2014, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai bahwa pembentukan secara permanen Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bukanlah koalisi berdasarkan kepentingan rakyat. Koalisi itu disebutnya hanya berdasar pada kepentingan elite partai politik.

"Enggak ada kekhawatiran dari kami karena ini koalisi elite yang melampaui aspirasi rakyat. Orang baik itu mendapatkan kekuasaan demi menjalankan ide-ide. Orang tidak baik mendapat kekuasaan untuk mengamankan posisi. Saya lihat itu di mereka," ujar Anies di Media Center JKW4P, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2014) siang.

Anies yakin bahwa rakyat menginginkan perubahan. Hal ini yang menjadi alasan bagi Anies sehingga ia yakin bahwa koalisi permanen itu tidak akan berpengaruh dalam pemerintahan Jokowi-JK jika keduanya terpilih menjadi presiden. Menurut Anies, rakyat tidak akan mendukung kekuatan politik yang tidak mendukung pembangunan.

"Rakyat Indonesia ingin pemerintah yang kuat dan memiliki terobosan, bukan pemerintahan yang diganjal kepentingan," ujar penggagas gerakan Indonesia Mengajar tersebut.

Mengenai kemungkinan Koalisi Merah Putih yang dapat menganggu jalannya pemerintahan Jokowi-JK, Anies menyerahkan penilaian atas hal itu kepada publik.

Senin (14/7/2014) kemarin, enam partai politik pengusung Prabowo-Hatta memformalkan koalisi mereka di parlemen periode 2014-2019. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih itu adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, Partai Demokrat.

"Menyusul disahkannya UU MD3 (susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD) pada 8 Juli pekan lalu, Koalisi Merah Putih (KMP), 14 Juli, akan memformalisasi kesepakatan koalisi di parlemen dengan menandatangani kesepakatan kerja sama enam partai politik parlemen yang beranggotakan 353 kursi (63 persen) kursi parlemen 2014-2019," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP M Romahurmuziy, Senin kemarin.

Ia mengatakan, penandatanganan deklarasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Prabowo-Hatta akan memenangi Pemilu Presiden 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com