"Koalisi Merah Putih Hanya Reaksi Sesaat agar Parpol Tak Lari"

"Ada dua kutub yang melatarbelakanginya, yakni Koalisi Merah dan Koalisi Putih. Koalisi Merah yang didukung oleh partai-partai nasionalis seperti Gerindra, Demokrat, Golkar akan berhadapan dengan Koalisi Putih yang dimotori oleh PAN, PPP, dan PKS," ujar Yogi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2014), seperti dikutip Antara.

Kepentingan itu, lanjut dia, terutama dalam cara pandang menyelesaikan masalah nasional. Menurut dia, isu nasionalisasi yang selalu digaungkan oleh capres nomor satu itu akan mendapatkan hambatan dari Demokrat.

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat yang juga Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak mendukung capres yang akan menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Sementara itu, pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, penandatanganan Koalisi Merah Putih secara permanen itu merupakan langkah bagus untuk memulai tradisi koalisi parpol bersifat jangka panjang di Indonesia.

"Niatnya sudah tepat. Tapi, niat baik ini tanpa terlebih dahulu mengubah desain sistem kepartaian dan format pemilu, pada akhirnya hanya akan bagus di atas kertas," katanya.

Ujungnya, kata Ray, hanya menjadi pemanis politik daripada benar-benar menjadi subtansi sistem kepartaian. Koalisi yang hanya diatur oleh internal mereka rawan terjadinya perpecahan.

Bahkan, jika hanya menyebut target-target makro seperti mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan sejenisnya, pada hakikatnya mempertemukan apa yang telah dipastikan harus bertemu.

"Yang jadi masalah dan inilah yang selalu menjadi kendala bangunan koalisi di Indonesia adalah jika menyentuh isu-isu turunan, format fraksi di DPR, serta mekanisme penentuan capres dan cawapresnya. Apakah misalnya koalisi akan memilih bersikap diam atas kasus lumpur Lapindo, penyelesaian kasus Bank Century, mengembalikan UUD kepada UUD 1945 tanpa amandemen, termasuk di dalamnya menghadapi isu-isu kenegaraan di masa depan," kata Ray.

Menurut dia, pada wilayah itu terdapat perbedaan mencolok di antara berbagai partai. Jika hanya bertemu pada isu-isu besar, koalisi sudah pasti akan terjadi. Bahkan, semua partai wajib sama-sama berkoalisi untuk isu-isu besar.

Oleh karena itu, koalisi atas dasar yang sudah ditetapkan konstitusi sifatnya menjadi wajib bagi semua parpol. Tentu saja tantangan terbesar partai ini adalah mekanisme menentukan capres mereka pada pilpres berikutnya.

"Jika Koalisi Merah Putih tak berbicara sedetail ini, dapat disebut koalisi ini hanyalah reaksi sesaat. Kepentingannya untuk mengikat parpol agar tak 'lari' sendiri-sendiri mencari teman koalisi, apalagi santer terdengar, Partai Golkar, PPP dan Demokrat mulai melirik teman partai lain," ujarnya.

Dengan demikian, Gerindra, PAN, dan PKS tidak akan ditinggal sendiri. Tiga partai itu melangkah cepat untuk mengikat Golkar, PPP, dan Demokrat yang memang terlihat gagap menghadapi perkembangan politik.

"Selama koalisi ini tak diupayakan untuk diikat secara konstitusional, seperti mengikatnya ke KPU, nasib koalisi tampaknya akan berumur pendek dan tentu saja tidak parmanen," ucap Ray.