Kompas.com - 14/07/2014, 17:39 WIB
Hasil hitung cepat pemilu legislatif 2014 yang dilakukan RRI. Hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan di situs Antaranews.com situs Antaranews.comHasil hitung cepat pemilu legislatif 2014 yang dilakukan RRI. Hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan di situs Antaranews.com
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Dwipayana, berpendapat, pemanggilan Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR merupakan bentuk intimidasi. Ia mempertanyakan mengapa Komisi I DPR tidak memanggil RRI saat lembaga penyiaran tersebut melakukan hitung cepat pada Pemilu Legislatif 9 April lalu.

"Komisi I intimidatif pada RRI. Memanggil itu sebagian dari intimidasi," ujar Arie saat dihubungi, Senin (14/7/2014).

Menurut Arie, RRI terdata secara resmi di Komisi Pemilihan Umum. Dia menilai RRI memiliki kredibilitas karena hasil hitung cepat RRI saat pileg kemarin memiliki kedekatan dengan hasil KPU (lihat tabel di atas). Menurut dia, RRI tidak bisa disebut lembaga "abal-abal". 

Arie menuturkan, RRI memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang kompeten dalam melakukan hitung cepat.

"RRI punya SDM yang mumpuni. Untuk quick count, (mereka)punya teknologi. Dia punya anggaran yang tanpa terlalu besar, tetapi sanggup membiayai hitung cepat," kata Arie.

Dia mengatakan, RRI berbeda dengan lembaga survei lain yang harus membayar tenaga lebih untuk melakukan hitung cepat. RRI memiliki staf dan jaringan di seluruh Indonesia.

"Ini ironis, kenapa mereka tidak melakukan pemanggilan pasca-pileg? RRI ini sudah melakukan quick count saat pileg," ucap Arie.

Sebelumnya, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI pasca-hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran. (Baca: Komisi I Akan Panggil RRI karena Lakukan "Quick Count")

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil hitung cepat RRI menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen.

"Komisi I berencana memanggil jajaran direksi RRI terkait penayangan quick count mereka di sejumlah lembaga penyiaran," kata Ketua Komisi I yang juga anggota timses Prabowo-Hatta, Mahfud Siddiq.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X