Kompas.com - 14/07/2014, 17:39 WIB
Hasil hitung cepat pemilu legislatif 2014 yang dilakukan RRI. Hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan di situs Antaranews.com situs Antaranews.comHasil hitung cepat pemilu legislatif 2014 yang dilakukan RRI. Hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan di situs Antaranews.com
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Dwipayana, berpendapat, pemanggilan Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Komisi I DPR merupakan bentuk intimidasi. Ia mempertanyakan mengapa Komisi I DPR tidak memanggil RRI saat lembaga penyiaran tersebut melakukan hitung cepat pada Pemilu Legislatif 9 April lalu.

"Komisi I intimidatif pada RRI. Memanggil itu sebagian dari intimidasi," ujar Arie saat dihubungi, Senin (14/7/2014).

Menurut Arie, RRI terdata secara resmi di Komisi Pemilihan Umum. Dia menilai RRI memiliki kredibilitas karena hasil hitung cepat RRI saat pileg kemarin memiliki kedekatan dengan hasil KPU (lihat tabel di atas). Menurut dia, RRI tidak bisa disebut lembaga "abal-abal". 

Arie menuturkan, RRI memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang kompeten dalam melakukan hitung cepat.

"RRI punya SDM yang mumpuni. Untuk quick count, (mereka)punya teknologi. Dia punya anggaran yang tanpa terlalu besar, tetapi sanggup membiayai hitung cepat," kata Arie.

Dia mengatakan, RRI berbeda dengan lembaga survei lain yang harus membayar tenaga lebih untuk melakukan hitung cepat. RRI memiliki staf dan jaringan di seluruh Indonesia.

"Ini ironis, kenapa mereka tidak melakukan pemanggilan pasca-pileg? RRI ini sudah melakukan quick count saat pileg," ucap Arie.

Sebelumnya, Komisi I DPR berencana memanggil jajaran direksi RRI pasca-hasil hitung cepat lembaga itu disiarkan di sejumlah lembaga penyiaran. (Baca: Komisi I Akan Panggil RRI karena Lakukan "Quick Count")

Hasil hitung cepat RRI menunjukkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dengan perolehan 52,71 persen. Adapun Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 47,29 persen.

"Komisi I berencana memanggil jajaran direksi RRI terkait penayangan quick count mereka di sejumlah lembaga penyiaran," kata Ketua Komisi I yang juga anggota timses Prabowo-Hatta, Mahfud Siddiq.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Kalapas Gunung Sindur: Napi Teroris Awalnya Hormat Bendera Saja Tidak Mau

Nasional
Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Dua Tersangka Kasus Korupsi di Bakamla Segera Disidang

Nasional
Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur Manajemen Risiko Investasi

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Didakwa Terima Suap Rp 25,7 Miliar, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nasional
Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Mantan Menkes Siti Fadilah: Ini Bukan Vaksinasi, tapi Penelitian

Nasional
Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Kepala Bappenas: Pemerintah Terbuka pada Semua Usulan Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Pengamat Pertahanan Nilai Denwalsus Kemhan Tidak Bermasalah

Nasional
Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Fraksi PKS Dukung Rencana Jokowi Bahas Persoalan di Myanmar Lewat KTT ASEAN

Nasional
Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Raja Salman Beri Hadiah 15 Ton Kurma Istimewa untuk Umat Islam di Indonesia

Nasional
Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Dakwaan Jaksa: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Rp 833,4 Juta untuk Belanja Barang Mewah Bersama Istri di AS

Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Anulir Pencalonan Orient Karena Dinilai Berkewarganegaraan AS

Nasional
Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Paslon Orient-Thobias Didiskualifikasi, PDI-P Minta KPU dan Bawaslu Tanggung Jawab

Nasional
Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X