Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pengakuan Mantan Peneliti IRC soal Survei Pendongkrak Popularitas

Kompas.com - 11/07/2014, 09:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan peneliti Indonesia Research Center (IRC), Asep Saepuddin, mengungkapkan permainan di balik survei-survei yang dilakukan lembaga itu. Menurut Asep, untuk menentukan sebuah lembaga survei kredibel atau tidak, perlu dilihat dari jejak rekam dan metodologi yang dipakai lembaga itu.

Asep menuturkan, survei yang dilakukan IRC sering kali ditujukan untuk kepentingan politik tertentu, terutama saat pemiliknya terjun ke dunia politik.

"Survei ini biasa dilakukan untuk dongkrak elektabilitas dan popularitas owner. Kadang dipakai juga untuk pilkada-pilkada, di mana (pemilik) di sana ikut meng-endorse sehingga terkesan ada peningkatan kinerja," ujar Asep kepada Kompas.com, Kamis (10/7/2014) malam.

Salah satu cara yang digunakan untuk memengaruhi hasil survei, kata Asep, adalah dalam tahap penentuan sampel. Asep menuturkan, jika penelitian dilakukan secara obyektif, penentuan sampel disesuaikan dengan data penduduk dari Badan Pusat Statistik. Namun, yang dilakukan IRC tidak demikian.

"Karena keterbatasan dana, sampling yang seharusnya bersifat probabilistik (acak, tanpa tujuan tertentu) diubah menjadi non-probabilistik (bertujuan tertentu, subyektivitas peneliti)," ujar Asep.

Dia mencontohkan, sampel yang diambil oleh IRC sering kali hanya melibatkan sampel yang terjangkau aksesnya. Selain itu, apabila ditujukan untuk kepentingan politik tertentu, IRC mengambil sampel di basis pendukung tertentu.

"Sehingga, hasilnya pun sesuai dengan keinginan klien. Saya bisa katakan, tingkat kesadaran akan penggunaan metodologi penelitian yang tepat sangat rendah di IRC. Sebagian besar rezim lama di IRC hanya memikirkan penghematan dana. Bagi peneliti, masalah dana seharusnya nomor sekian, yang terpenting metodologinya benar dan bisa dipertanggungjawabkan," papar Asep.

Terkait dengan hasil hitung cepat yang berbeda-beda, Asep juga meminta masyarakat untuk kritis. Asep menyarankan agar publik melihat siapa pemilik lembaga-lembaga survei itu dan jejak rekamnya selama ini dalam melakukan survei ataupun hitung cepat.

IRC adalah lembaga survei yang digunakan oleh kubu Prabowo-Hatta untuk mengklaim kemenangan. Berdasarkan hasil hitung cepat IRC, Prabowo-Hatta unggul dengan dukungan 51,11 persen dan Jokowi-Jusuf Kalla 48,89 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com