"TV One" Sepihak Tambah 3 Lembaga Survei, Poltracking Batalkan Kerja Sama

Kompas.com - 09/07/2014, 20:53 WIB
Pengamat politik Hanta Yuda KOMPAS.com/Sandro GatraPengamat politik Hanta Yuda
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan salah satu televisi swasta terkait publikasi hasil hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 2014. Namun, kata Hanta, kerja sama tersebut tiba-tiba diubah oleh pihak televisi tersebut.

Dalam wawancara dengan Metro TV, Rabu (9/7/2014) malam, Hanta menjelaskan, kesepakatan awal bahwa hanya Poltracking yang akan memublikasikan hitung cepat di televisi tersebut. Setelah kesepakatan itu, televisi tersebut sudah mengiklankan rencana publikasi hitung cepat Pol-Tracking.

Namun, kata Hanta, informasi dari redaksi televisi tersebut pagi tadi, ada tiga lembaga survei lain yang sama-sama akan memublikasikan hitung cepat.

"Kita keberatan karena kesepakatan bersama hanya Poltracking. Itu bisa diklarifikasi di iklan-iklan promosi. Saya kaget ketika diinfokan ada tiga lembaga lain," kata Hanta.

Hanta menambahkan, pihaknya sempat memberi waktu hingga pukul 13.30 WIB tadi, apakah bisa memublikasikan hitung cepat berdasarkan kesepakatan. Poltracking sudah siap mengolah data dari salah satu hotel di Jakarta. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak memublikasikan di televisi tersebut.

Hanta tidak mau menyebut nama televisi yang dimaksud. Namun, dalam akun Twitter resmi TV One, @tvOneNews, telah dipublikasikan rencana publikasi hitung cepat lembaga Poltracking.

Seusai pencoblosan siang tadi, TV One akhirnya menampilkan hitung cepat tiga lembaga, yakni Puskaptis, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Hasil hitung cepat ketiga lembaga itu memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dari Joko Widodo-Jusuf Kalla. (baca: "Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun hasil hitung cepat Poltracking berdasarkan data yang masuk 99 persen, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh 53,37 persen dan Prabowo-Hatta 46,63 persen. Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com mencoba meminta klarifikasi TV One.

Berikut wawancara Metro TV dengan Hanta dalam acara Mata Najwa:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.