Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"TV One" Sepihak Tambah 3 Lembaga Survei, Poltracking Batalkan Kerja Sama

Kompas.com - 09/07/2014, 20:53 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Poltracking Institute Hanta Yudha mengatakan, pihaknya sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan salah satu televisi swasta terkait publikasi hasil hitung cepat (quick count) Pemilu Presiden 2014. Namun, kata Hanta, kerja sama tersebut tiba-tiba diubah oleh pihak televisi tersebut.

Dalam wawancara dengan Metro TV, Rabu (9/7/2014) malam, Hanta menjelaskan, kesepakatan awal bahwa hanya Poltracking yang akan memublikasikan hitung cepat di televisi tersebut. Setelah kesepakatan itu, televisi tersebut sudah mengiklankan rencana publikasi hitung cepat Pol-Tracking.

Namun, kata Hanta, informasi dari redaksi televisi tersebut pagi tadi, ada tiga lembaga survei lain yang sama-sama akan memublikasikan hitung cepat.

"Kita keberatan karena kesepakatan bersama hanya Poltracking. Itu bisa diklarifikasi di iklan-iklan promosi. Saya kaget ketika diinfokan ada tiga lembaga lain," kata Hanta.

Hanta menambahkan, pihaknya sempat memberi waktu hingga pukul 13.30 WIB tadi, apakah bisa memublikasikan hitung cepat berdasarkan kesepakatan. Poltracking sudah siap mengolah data dari salah satu hotel di Jakarta. Akhirnya, ia memutuskan untuk tidak memublikasikan di televisi tersebut.

Hanta tidak mau menyebut nama televisi yang dimaksud. Namun, dalam akun Twitter resmi TV One, @tvOneNews, telah dipublikasikan rencana publikasi hitung cepat lembaga Poltracking.

Seusai pencoblosan siang tadi, TV One akhirnya menampilkan hitung cepat tiga lembaga, yakni Puskaptis, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia. Hasil hitung cepat ketiga lembaga itu memperlihatkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa unggul dari Joko Widodo-Jusuf Kalla. (baca: "Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei)

Adapun hasil hitung cepat Poltracking berdasarkan data yang masuk 99 persen, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memperoleh 53,37 persen dan Prabowo-Hatta 46,63 persen. Hingga berita ini diturunkan, Kompas.com mencoba meminta klarifikasi TV One.

Berikut wawancara Metro TV dengan Hanta dalam acara Mata Najwa:

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com