Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva: Surat Suara di Hongkong Hanya Ada Gambar Prabowo-Hatta

Kompas.com - 02/07/2014, 16:37 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan menerima informasi bahwa surat suara untuk Pilpres Indonesia di Hongkong hanya berisikan gambar pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Hari ini surat suaranya baru masuk. Ketika dibuka, ada surat suara yang gambarnya tak ada muka Jokowi-JK. Ini dari relawan Hongkong. Itu dari pos diterima ke alamat pemilih," ujar Eva di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

TWITTER Foto surat suara di Hongkong yang dilaporkan hanya menampilkan pasangan Prabowo Hatta di-tweet salah satu tim sukses Jokowi-JK, Zuhairi Misrawi.

Eva mengatakan, pihaknya sedang mengecek apakah hal itu terjadi juga di tempat lain. Menurut Eva, hal lain yang menjadi permasalahan antara lain adalah sulitnya menjadi saksi di luar negeri. Ia mengaku sudah melaporkan hal tersebut kepada KPU, tetapi belum mendapat tanggapan.

"Aku protes PPLN Hongkong menolak surat mandat yang dibuat timses di sini yang ditandatangani Mas Tjahjo Kumolo (Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK). Di sana malah minta yang tanda tangan Anies Baswedan. Padahal Anies itu jubir dan tak ada otoritas hak mandat," ujar anggota Komisi III DPR ini.

 

Berita terkini:

KPU belum menemukan adanya surat suara tanpa adanya gambar Jokowi-JK. (baca: KPU Tak Temukan Surat Suara Tanpa Gambar Jokowi-JK di Hongkong)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com