Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi-JK Kritik "TV One" soal Survei Palsu Gallup

Kompas.com - 25/06/2014, 16:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengkritik stasiun televisi TV One atas penyiaran hasil survei Gallup yang ada di situs CNN. Pasalnya, belakangan survei itu diketahui adalah survei palsu.

"Yang menjadi persoalan, pembohongan publik ini telah disiarkan secara besar-besaran oleh TV One yang dikenal sebagai televisi yang lebih berpihak ke Prabowo," kata Hasto melalui siaran pers, Rabu (25/6/2014).

Sebagai media nasional, menurut Hasto, TV One seharusnya melakukan pengecekan ulang terhadap suatu berita. Dengan begitu, tidak akan tersiar informasi yang menyesatkan masyarakat. (baca: Kisah Survei Palsu di "CNN" yang Menangkan Prabowo)

"Semua pihak, khususnya institusi penyiaran seperti TV One harus lebih berhati-hati, dan kepada Komisi Penyiaran Indonesia diminta untuk lebih proaktif mengambil tindakan teguran terhadap mereka yang mengabaikan prinsip keadilan dan pemberitaan yang berimbang," ujarnya.

Selain menyoroti TV One, Hasto juga mengkritik politisi Partai Gerindra, Pius Lustrilanang, yang juga menggembar-gemborkan survei itu di media sosial. Sama dengan TV One, menurut Hasto, Pius tidak berhati-hati dalam menyebarkan informasi kepada publik.

Sebelumnya, tulisan di situs berita CNN menjadi pembicaraan di media sosial. Tulisan itu mengabarkan soal survei yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Judul tulisannya "Indonesia Predict Prabowo Will Be Next Indonesian President". Tulisan itu menyebutkan, survei dilakukan oleh Gallup Indonesia. Hasilnya, 52 persen masyarakat Indonesia memperkirakan Prabowo akan menang, sementara yang memilih Jokowi 41 persen. Disebutkan, survei Gallup Indonesia dilakukan pada 10-21 Juni 2014.

Tulisan itu lalu disiarkan TV One pada Selasa (24/6/2014) malam. Belakangan diketahui tulisan itu gubahan atas artikel Lydia Saad yang pernah diterbitkan Gallup pada 16 Juni 2008. Sesungguhnya, tulisan survei Gallup palsu itu bukanlah artikel atau laporan yang diterbitkan CNN, melainkan tulisan yang ditulis oleh pembaca di laman iReport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com