Kompas.com - 23/06/2014, 15:10 WIB
Prabowo Subianto menyampaikan orasi ketika kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014). Tribunnews/JeprimaPrabowo Subianto menyampaikan orasi ketika kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Salah satu pendiri Partai Hanura, Elza Syarief, menilai, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Wiranto tidak konsisten dalam memberikan pernyataan terkait siapa yang paling bersalah dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998. Ia mengatakan, Wiranto pernah menyebut mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tak bersalah dalam kasus itu.

Pernyataan Elza tersebut merujuk pada kumpulan reportase pemberitaan televisi atas kasus tersebut yang diunggah pada laman YouTube oleh akun mahasiswa tua, berjudul "Berita Tahun 1999, Wiranto: Prabowo TIDAK TERLIBAT Kerusuhan Mei 1998". Video itu, menurut Elza, dapat menjadi salah satu dasar hukum bertentangannya pernyataan Wiranto.

“Berita tahun 1999 Pak Wiranto yang menyatakan Prabowo tidak terlibat,” kata Elza saat memberikan keterangan kepada wartawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).

Dalam berita tersebut, pernyataan Wiranto yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu, Mayjen Sudrajat, mengungkapkan, pemberhentian atau pensiun yang dipercepat terhadap Prabowo sebagai Pangkostrad bukan karena kerusuhan Mei 1998. Prabowo diberhentikan karena keliru menjabarkan tugas-tugas sebelum kerusuhan Mei meletus.

Bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dipercepat, dikarenakan memang beliau dinilai dalam tatanan militer bahwa beliau keliru di dalam menjabarkan pelaksanaan tugas. Jadi itu yang dilihat terutama pada kasus-kasus sebelumnya, bukan kasus kerusuhan Mei,” kata Sudrajat saat itu.

Ada empat bukti lain yang disampaikan Elza bahwa Prabowo tak terlibat. Pertama, Keppres Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani BJ Habibie mengenai pemberhentian dengan hormat kepada Prabowo berdasarkan pada usulan Menhankam/Pangab saat itu, Wiranto.

Kedua, Surat Sekretariat Negara RI pada September 1999 kepada Komnas HAM yang isinya menyatakan bahwa Prabowo tidak terbukti terlibat dalam kerusuhan tahun 1998.

Ketiga, Putusan Pidana Nomor PUT, 25-16/K-AD/MMT-II/IV/19 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Kolonel (CHK) Susanto sebagai ketua dan Kolonel (CHK) Zainuddin dan Kolonel CHK (K) Yamini yang salah satu amarnya menyatakan, beberapa orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan aktivis politik sesuai dengan Pasal 333 KUHP.

Elza mengatakan, ada lima prajurit yang dinyatakan bersalah dalam peristiwa tersebut dan telah dipecat dari keanggotaan ABRI. Mereka adalah Komandan Tim Mawar Mayor Inf Bambang Kristiono, Wakil Komandan Tim Mawar Kapten Inf FS Multhazar, Kapten Inf Nugroho Sulistyo Pondi, Kapten Inf Yulius Selvanus, dan Kapten Inf Untung Budi Harto.

Keempat, SKEP Panglima ABRI No 838 Tahun 1995 tentang dasar pembentukan DKP yang hanya untuk pamen. Jika pati, harus ada tiga perwira yang lebih tinggi dari pangkat terperiksa. “Saat itu hanya ada satu perwira tinggi di atas Prabowo yang memeriksa, yaitu Subagyo HS yang menjabat sebagai KSAD,” katanya.

Sebelumnya, Wiranto menyebut, penculikan para aktivis merupakan inisiatif Prabowo. Wiranto menilai, perlu ada penelitian untuk memastikan kebenaran substansi surat keputusan DKP yang beredar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

56 Persen Masyarakat Puas terhadap Kinerja Jokowi, Politikus PKS: Ini Warning

Nasional
HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

HUT Matakin Ke-98, Wapres Apresiasi Forum Dialog Antar-Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X