Kompas.com - 23/06/2014, 15:10 WIB
Prabowo Subianto menyampaikan orasi ketika kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014). Tribunnews/JeprimaPrabowo Subianto menyampaikan orasi ketika kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (22/6/2014).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Salah satu pendiri Partai Hanura, Elza Syarief, menilai, mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Wiranto tidak konsisten dalam memberikan pernyataan terkait siapa yang paling bersalah dalam kasus penculikan aktivis 1997/1998. Ia mengatakan, Wiranto pernah menyebut mantan Panglima Kostrad Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tak bersalah dalam kasus itu.

Pernyataan Elza tersebut merujuk pada kumpulan reportase pemberitaan televisi atas kasus tersebut yang diunggah pada laman YouTube oleh akun mahasiswa tua, berjudul "Berita Tahun 1999, Wiranto: Prabowo TIDAK TERLIBAT Kerusuhan Mei 1998". Video itu, menurut Elza, dapat menjadi salah satu dasar hukum bertentangannya pernyataan Wiranto.

“Berita tahun 1999 Pak Wiranto yang menyatakan Prabowo tidak terlibat,” kata Elza saat memberikan keterangan kepada wartawan di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (23/6/2014).

Dalam berita tersebut, pernyataan Wiranto yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI saat itu, Mayjen Sudrajat, mengungkapkan, pemberhentian atau pensiun yang dipercepat terhadap Prabowo sebagai Pangkostrad bukan karena kerusuhan Mei 1998. Prabowo diberhentikan karena keliru menjabarkan tugas-tugas sebelum kerusuhan Mei meletus.

Bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dipercepat, dikarenakan memang beliau dinilai dalam tatanan militer bahwa beliau keliru di dalam menjabarkan pelaksanaan tugas. Jadi itu yang dilihat terutama pada kasus-kasus sebelumnya, bukan kasus kerusuhan Mei,” kata Sudrajat saat itu.

Ada empat bukti lain yang disampaikan Elza bahwa Prabowo tak terlibat. Pertama, Keppres Nomor 62/ABRI/1998 yang ditandatangani BJ Habibie mengenai pemberhentian dengan hormat kepada Prabowo berdasarkan pada usulan Menhankam/Pangab saat itu, Wiranto.

Kedua, Surat Sekretariat Negara RI pada September 1999 kepada Komnas HAM yang isinya menyatakan bahwa Prabowo tidak terbukti terlibat dalam kerusuhan tahun 1998.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, Putusan Pidana Nomor PUT, 25-16/K-AD/MMT-II/IV/19 yang dibacakan oleh Majelis Hakim Kolonel (CHK) Susanto sebagai ketua dan Kolonel (CHK) Zainuddin dan Kolonel CHK (K) Yamini yang salah satu amarnya menyatakan, beberapa orang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merampas kemerdekaan aktivis politik sesuai dengan Pasal 333 KUHP.

Elza mengatakan, ada lima prajurit yang dinyatakan bersalah dalam peristiwa tersebut dan telah dipecat dari keanggotaan ABRI. Mereka adalah Komandan Tim Mawar Mayor Inf Bambang Kristiono, Wakil Komandan Tim Mawar Kapten Inf FS Multhazar, Kapten Inf Nugroho Sulistyo Pondi, Kapten Inf Yulius Selvanus, dan Kapten Inf Untung Budi Harto.

Keempat, SKEP Panglima ABRI No 838 Tahun 1995 tentang dasar pembentukan DKP yang hanya untuk pamen. Jika pati, harus ada tiga perwira yang lebih tinggi dari pangkat terperiksa. “Saat itu hanya ada satu perwira tinggi di atas Prabowo yang memeriksa, yaitu Subagyo HS yang menjabat sebagai KSAD,” katanya.

Sebelumnya, Wiranto menyebut, penculikan para aktivis merupakan inisiatif Prabowo. Wiranto menilai, perlu ada penelitian untuk memastikan kebenaran substansi surat keputusan DKP yang beredar.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.