Perang Opini Timses Capres Dinilai Sudah Tidak Sehat

Kompas.com - 12/06/2014, 18:42 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye. TRIBUNNEWS/HERUDINPasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye.
|
EditorFidel Ali Permana


Surabaya, KOMPAS.com - Perang opini menjelang pilpres 9 Juli nanti dinilai sudah menjurus ke perang yang tidak sehat. Karena itu elit politik dari kedua tim pemenangan capres-cawapres diminta lebih mengedepankan etika demi pendidikan politik yang baik bagi rakyat.

Menurut Direktur Utama Lembaga Survei Proximity, Whima Edy Nugroho, kampanye hitam melalui opini dari salah satu tim pemenangan sudah keterlaluan, dan banyak aturan yang dilanggar.

"Bahkan ada dokumen rahasia Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan untuk menjatuhkan salah satu capres," katanya di Surabaya, Kamis (12/6/2014).

Dia menengarai, keluarnya dokumen DKP itu sengaja dihembuskan oleh kalangan purnawirawan TNI untuk menjatuhkan salah satu capres. Tidak hanya itu, isu soal Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang dihembuskan juga mencederai netralitas TNI.

"Tidak masalah mereka terlibat dukung mendukung kandidat tertentu, asalkan tetap mengedepankan etika, dan tetap menjunjung nilai-nilai pembangunan demokrasi," tambahnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Ormas dan LSM Jawa Timur, Bambang Smith, menilai, munculnya purnawirawan jendral di tim pemenangan kedua capres-cawapres baik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menimbulkan tarik ulur kekuatan suara TNI dalam pilpres.

"Para purnawirawan jendral ini punya kepentingan agar terlibat di penyelenggaraan negara jika pasangan jagonya terpilih," jelasnya.

Padahal kata Bambang, para purnawirawan jendral itu juga dinilainya masih memiliki latar belakang dosa bagi bangsa ini. Sebut saja Wiranto dan Prabowo yang diduga terlibat kasus penculikan aktifis pada 1998, serta Hendro Priyono dan Muchdi PR yang terlibat kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir.

"Selain berorientasi kekuasaan, para purnawirawan jendral itu juga memiliki kepentingan agar dosa-dosa mereka bisa ditutup jika jagonya menang," pungkasnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X