Perang Opini Timses Capres Dinilai Sudah Tidak Sehat

Kompas.com - 12/06/2014, 18:42 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye. TRIBUNNEWS/HERUDINPasangan capres dan cawapres, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengucapkan salam perpisahan usai mengikuti acara debat di Jakarta Selatan, Senin (9/6/2014). Debat akan dilakukan sebanyak lima kali selama masa kampanye.
|
EditorFidel Ali Permana


Surabaya, KOMPAS.com - Perang opini menjelang pilpres 9 Juli nanti dinilai sudah menjurus ke perang yang tidak sehat. Karena itu elit politik dari kedua tim pemenangan capres-cawapres diminta lebih mengedepankan etika demi pendidikan politik yang baik bagi rakyat.

Menurut Direktur Utama Lembaga Survei Proximity, Whima Edy Nugroho, kampanye hitam melalui opini dari salah satu tim pemenangan sudah keterlaluan, dan banyak aturan yang dilanggar.

"Bahkan ada dokumen rahasia Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan untuk menjatuhkan salah satu capres," katanya di Surabaya, Kamis (12/6/2014).

Dia menengarai, keluarnya dokumen DKP itu sengaja dihembuskan oleh kalangan purnawirawan TNI untuk menjatuhkan salah satu capres. Tidak hanya itu, isu soal Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang dihembuskan juga mencederai netralitas TNI.

"Tidak masalah mereka terlibat dukung mendukung kandidat tertentu, asalkan tetap mengedepankan etika, dan tetap menjunjung nilai-nilai pembangunan demokrasi," tambahnya.

Terpisah, Koordinator Aliansi Ormas dan LSM Jawa Timur, Bambang Smith, menilai, munculnya purnawirawan jendral di tim pemenangan kedua capres-cawapres baik pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menimbulkan tarik ulur kekuatan suara TNI dalam pilpres.

"Para purnawirawan jendral ini punya kepentingan agar terlibat di penyelenggaraan negara jika pasangan jagonya terpilih," jelasnya.

Padahal kata Bambang, para purnawirawan jendral itu juga dinilainya masih memiliki latar belakang dosa bagi bangsa ini. Sebut saja Wiranto dan Prabowo yang diduga terlibat kasus penculikan aktifis pada 1998, serta Hendro Priyono dan Muchdi PR yang terlibat kasus pembunuhan aktifis HAM, Munir.

"Selain berorientasi kekuasaan, para purnawirawan jendral itu juga memiliki kepentingan agar dosa-dosa mereka bisa ditutup jika jagonya menang," pungkasnya.

Baca tentang
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X