Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Tim Pakar yang Rumuskan Pertanyaan Debat Capres-Cawapres

Kompas.com - 10/06/2014, 21:17 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisioner Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas mengatakan, dalam merumuskan tema dan pertanyaan debat capres-cawapres, tim pakar melakukan serangkaian diskusi kecil. Sigit pun menyodorkan nama-nama dari tim pakar tersebut.

"Tim pakar membuat tema-tema debat dan merumuskan alur debat. Kemudian, setiap tema debat dilakukan diskusi kecil expert," kata Sigit di KPU Pusat, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Sigit menuturkan, diskusi tersebut membicarakan terkait bidang yang didebatkan, misalnya demokrasi, pemerintah yang bersih. Selain merumuskan pertanyaan, tim ini juga mengeksplorasi tema-tema kontemporer dan kontekstual bersama moderator.

Tim ini merumuskan apa yang menjadi permasalahan publik. Sigit menambahkan, selain tim inti pakar, ada pula pakar lain yang dilibatkan.

Terkait tema "Ekonomi" misalnya, pakar ekonomi akan masuk dalam tim pakar yang sudah ada pada daftar sehingga komposisi tim akan berubah mengikuti tema debat capres.

Berikut nama-nama tim inti pakar:

1. Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Pratikno

2. Ketua Forum Rektor Indonesia sekaligus Rektor UNS Rafiq Karsidi

3. Ahli pendidikan dari UNJ, Prof Djaali

4. Peneliti LIPI Siti Zuhro

5. Guru Besar Fisip Unair Ramlan Surbakti

6. Dekan Fisip Unair Basis Susilo, pakar hubungan internasional

7. Ekonom UGM, Tonny Prasetiantono

8. Guru Besar Fakultas Hukum UI Hikmahanto Juwana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com