Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu HAM Tak Masuk Debat Capres, KPU Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 09/06/2014, 13:58 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Gerakan Melawan Lupa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Ombudsman RI. KPU dianggap mengabaikan rekomendasi Kontras untuk memasukkan isu peradilan HAM sebagai salah satu konten debat calon presiden.

"Kasus penculikan paksa termasuk pelanggaran HAM berat. Dalam kerangka hukum itulah kami buat laporan ke KPU," ujar Wakil Koordinator Kontras Bidang Advokasi Yati Andriyani di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Yati mengatakan, KPU dianggap tidak menanggapi masukan Kontras dan para keluarga korban pelanggaran HAM beberapa waktu lalu. Yati mengklaim, Kontras sudah dua kali mengajukan rekomendasi kepada KPU. Pada 14 Maret 2014, Kontras dan keluarga para korban pelanggaran HAM merekomendasikan KPU untuk terbuka kepada masyarakat mengenai rekam jejak capres-cawapres dan menolak capres-cawapres bebas pelanggaran HAM.

Setelah itu, pada 2 Juni 2014, Kontras kembali memberi masukan untuk memasukkan isu HAM ke dalam materi debat capres-cawapres. Kedua rekomendasi tersebut mereka ajukan secara lisan dan tertulis.

Yati menyayangkan, hingga kini KPU belum menanggapi rekomendasi tersebut. Menurut dia, tidak ada penjelasan mengenai cara KPU menindaklanjuti rekomendasi itu dengan sungguh-sungguh. "Setidaknya KPU jelasin ke kami, usulan tersebut diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, dengan alasan apa?" kata Yati.

Menanggapi laporan tersebut, anggota Bidang Penyelesaian Laporan dan Pengaduan Ombudsman, Budi Santoso, akan menindaklanjuti laporan yang menjadi kewenangan Ombudsman. Ia juga menjamin hasil klarifikasi kepada KPU nantinya akan dilakukan secara tertulis agar ada bukti hitam di atas putih.

"Kami harus minta klarifikasi KPU kenapa masukan Kontras dan keluarga korban pelanggaran HAM belum diberikan klarifikasi mengenai tema HAM dalam debat," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com