Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki Sebut Dahlan Dukung Jokowi-JK karena Cari Menang Saja

Kompas.com - 06/06/2014, 17:17 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie menyindir Dahlan Iskan karena mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014. Menurut Marzuki, Dahlan yang telah resmi menjadi kader Demokrat tidak mengerti ideologi partainya.

"Kader baru ini kan mungkin belum memahami secara utuh konteks ideologi, visi, dan misi partai sehingga mudah sekali berpindah hati," kata Marzuki di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Dahlan menjadi kader Partai Demokrat setelah ia mengikuti Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Meski begitu, Dahlan merasa berhak mendukung capres mana pun karena Demokrat menyatakan netral dan dirinya mengaku belum pernah dilantik secara resmi menjadi kader Demokrat.

"Mungkin (Dahlan) mencari orang yang bakal menang, bukan dalam konteks visionernya. Jadi mencari yang bakal menang saja," ujarnya.

Marzuki yang menjadi anggota Dewan Penasihat Partai Demokrat itu melanjutkan, Partai Demokrat secara bulat telah mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pilpres tahun ini. Dukungan tersebut tampak dari pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan yang secara terbuka memberikan dukungannya untuk calon presiden nomor urut 1 tersebut. Ia menyebutkan bahwa pernyataan Syarief merupakan pengejawantahan semua kader, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, SBY diminta tetap netral mengingat posisinya sebagai Presiden RI dan memiliki kewajiban menjaga dan mewujudkan pesta demokrasi berjalan tertib serta fair.

"Visi dan misi Pak Prabowo itu sejalan dan segaris dengan apa yang dipikirkan, dan apa yang dikerjakan oleh Demokrat. Kami dan seluruh ormas partai bulat mendukung Prabowo, masalah deklarasi itu hanya urusan teknis, formalitas," ujarnya.

Dahlan secara terbuka mendukung Jokowi-JK dan mengerahkan semua relawannya untuk membantu memenangkan pasangan tersebut. Dahlan menyatakan telah melapor kepada SBY dan tidak perlu ada pihak yang melarang dengan sikap politik yang diambilnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com