Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa Hanya Akan Berdebat Satu Kali

Kompas.com - 04/06/2014, 23:14 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah metode debat calon presiden dan calon wakil presiden. Sebelumnya, KPU menjadwalkan debat calon wakil presiden akan digelar sebanyak dua kali. Namun, akhirnya debat calon wakil presiden disepakati hanya satu kali.

"Setelah berdiskusi dengan tim kampanye nasional masing-masing pasangan calon, ada perubahan di metode debat. Tadinya debat antar-cawapres akan dilakukan dua kali, sekarang menjadi satu kali saja," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Dalam serangkaian masa kampanye Pemilu Presiden 2014, KPU akan menggelar lima kali debat. Dengan perubahan ini, slot satu kali debat cawapres akan diganti dengan debat antar-pasangan calon.

Sebelumnya, KPU menjadwalkan debat kandidat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 sebanyak lima kali dalam periode waktu 9 Juni hingga 5 Juli. Setelah berdiskusi dengan tim kampanye dari masing-masing pasangan calon, akhirnya disepakati pelaksanaan debat dilakukan mulai dari antar-pasangan, antar-capres (dua kali), antar-cawapres, dan diakhiri dengan debat antar-pasangan.

Tema yang akan dibahas dalam debat adalah "Pembangunan Demokrasi", "Pemerintahan yang Bersih dan Kepastian Hukum", "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial", "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional", "Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", serta "Pangan, Energi, dan Lingkungan".

Debat akan disiarkan secara langsung dan bergantian melalui satu stasiun televisi milik pemerintah, TVRI, dan 10 stasiun televisi swasta, yaitu SCTV, Indosiar, Berita Satu, Metro TV, Bloomberg, TV One, ANTV, RCTI, MNC TV, dan Kompas TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com