Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Menaikkan Harga BBM jika Terpilih Jadi Presiden

Kompas.com - 04/06/2014, 23:01 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) apabila nanti terpilih menjadi presiden. Jokowi merasa memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan yang selalu menimbulkan gejolak sosial, ekonomi, dan politik tersebut.

"Ini masalah efisiensi karena ada banyak kepentingan. Kenapa saya punya keberanian (menaikkan BBM)? Itu karena saya tidak tersandera kepentingan-kepentingan. Saya ini orang baru, orang baru," kata Jokowi dalam konferensi pers setelah acara pemaparan platform ekonomi Jokowi-JK di Jakarta, Rabu (4/6/2014).

Jokowi menganggap subsidi BBM saat ini sangat memberatkan APBN. Mantan Wali Kota Solo itu mengusulkan agar subsidi BBM dialihkan ke program-program yang padat karya seperti subsidi pupuk untuk petani.

Jokowi juga menjelaskan, kenyataannya, subsidi BBM saat ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Menurut dia, subsidi malah mengalir ke tangki-tangki mobil mewah orang-orang berduit.

"Subsidi kita saat ini dinikmati bukan oleh masyarakat tidak mampu. Lebih baik alihkan ke pangan, subsidi pupuk untuk petani," katanya.

Dalam pemaparan visi-misi ekonominya, Jokowi bahkan menyinggung masalah ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Menurut dia, menaikkan harga BBM bukanlah hal yang sulit. Dia meyakinkan peserta yang hadir untuk berpikir tidak rumit mengenai masalah tersebut.

"Kita saat ini masih sangat ketergantungan BBM. Jangan anggap ini susah. Anggap ini gampang, jangan berpikir ini susah. Ini gampang," tandasnya, disambut tepuk tangan peserta konferensi pers.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com