Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Elite Golkar Klaim 60 Persen Suara Golkar untuk Jokowi-JK

Kompas.com - 01/06/2014, 15:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, banyak kader Golkar yang menolak sejalan dengan keputusan partainya untuk mendukung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Andi mengklaim lebih dari separuh kader partai berlambang beringin itu akan mendukung pemenangan pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Saya pastikan 60 persen Golkar memberikan dukungan untuk Jokowi-JK," ujar Andi dalam deklarasi Poros Muda Indonesia untuk Jokowi-JK di Jakarta, Minggu (1/6/2014).

Menurut dia, sikap politik merupakan hak pribadi masing-masing warga negara. Partai politik, kata Andi, bukanlah seperti agama yang harus diimani dan dijalani sesuai dengan ajaran. Ketika "penganut" partai tidak lagi merasa sejalan dengan partainya, lanjut Andi, anggota tersebut harus menentukan sikap.

Ia pun menyinggung sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang meminta dukungan dari semua pihak, tetapi pada akhirnya tidak menjadi apa-apa.

"Sangat malu-maluin minta ke sana minta ke sini, tapi tidak dapat-dapat. Jadi seperti tak ada rotan akar pun jadi," ujarnya.

Sejumlah pengurus Golkar menyatakan mundur dari jabatan struktural di partai tersebut karena berbeda jalan dengan Golkar. Selain Andi, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Panjaitan, anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Fahmi Idris, Ketua DPP Partai Golkar Indra J Piliang, serta politisi muda Partai Golkar Poempida Hidayatullah juga memutuskan untuk mendukung pasangan Jokowi dan JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com