Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Pelanggaran HAM Sudah Tidak Mempan untuk Prabowo

Kompas.com - 28/05/2014, 21:30 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis


SURABAYA, KOMPAS.com
- Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai tidak akan berpengaruh pada elektabilitas bakal calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Isu tersebut dinilai sudah usang dan bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat.

"Jadi itu bukan isu baru yang membuat orang bisa berubah pilihan kepada Prabowo. Itu isu lama yang sudah puluhan tahun. Beda dengan Jokowi. Jika ada isu baru, orang bisa berubah pilihan," kata Direktur Pusat Demokrasi dan HAM (Pusdeham) Universitas Airlangga Muhammad Asfar, dalam sebuah diskusi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/5/2014).

Sementara Jokowi, menurut Asfar, elektabilitasnya rawan turun dihantam isu-isu negatif karena ia figur baru yang populer di mata publik.

"Karena itu saya anggap wajar jika Jokowi akhir-akhir ini banyak membantah isu negatif yang dilayangkan kepadanya," tambah Asfar.

Isu pelanggaran HAM bagi Prabowo tidak akan mempan lebih-lebih bagi masyarakat Jawa Timur. Karena untuk memilih Prabowo, masyarakat Jawa Timur khususnya di wilayah tapal kuda dan Madura lebih melihat figur Mahfud MD sebagai ketua tim sukses Prabowo-Hatta.

Hal itu, kata dia, karena tokoh asal Sampang, Madura itu, sudah memiliki hubungan baik dengan tokoh agama dan ulama pesantren di Madura maupun kawasan Tapal Kuda yang meliputi Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, dan Banyuwangi.

"Pendukung Mahfud di daerah itu setia sejak saat Mahfud akan dicapreskan oleh PKB," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com