Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Sarankan Jusuf Kalla Mundur Jadi Cawapres karena Sudah Kritik Jokowi

Kompas.com - 26/05/2014, 19:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon menyarankan Jusuf Kalla mundur dari pencalonannya sebagai wakil presiden. Hal itu didasarkan pada pernyataan Kalla tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang kini menjadi calon presiden bersama Kalla.

Menurut Fadli, menjadi aneh bila seseoarang yang pernah mengkritik pencapresan Jokowi kemudian maju sebagai cawapresnya. "Nah, itu yang harus menjawab Pak JK sendiri, kalau di Amerika pasti sudah mundur itu. Aduh, kalau di luar negeri kalau video itu diunggah, pasti mundur itu (yang bicara)," kata Fadli di rumah Polonia, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2014) sore.

Menurut Fadli, perubahan sikap Kalla yang dulu terkesan meremehkan Jokowi dan kini bersedia menjadi wakilnya adalah sesuatu hal yang fatal. Dia pun menyarankan JK untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang perubahan sikapnya tersebut.

"Ini saya bukan provokasi. Itu menurut saya satu hal yang sangat fatal, karena itu pendapat yang terekam bukan rekayasa. Harus dijelaskan kepada publik maksudnya apa. Karena menurut saya tidak perlu ada interpretasi lain," ujarnya.

Video pernyataan Kalla yang mengkritik Jokowi itu beredar di media sosial. Wakil Presiden RI 2004-2009 itu sudah memberikan klarifikasi mengenai pernyataannya itu. Menurutnya, pernyataan itu dia keluarkan saat Jokowi baru 3-4 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI sehingga Jokowi dianggapnya belum memiliki kapasitas mumpuni sebagai capres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com