Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Isu HAM Prabowo Sudah Basi, yang Bahaya Pak Jokowi

Kompas.com - 23/05/2014, 13:46 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —
Politisi Partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, menilai, serangan negatif seputar isu pelanggaran HAM yang diarahkan kepada bakal calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, tak akan memengaruhi para pemilih. Menurut dia, itu adalah isu yang sudah kerap didengungkan sejak lama.

"Pak Prabowo sudah dicaci maki, diserang dari 5-10 tahun lalu. Yang diulang-ulang kan yang itu-itu melulu kan. Jadi, (Prabowo) sudah kebal. Terbukti masih laku. Pak Prabowo bahkan terus naik nih dia punya elektabilitas dengan caci maki selama 10 tahun. Jadi sudah basi, Bos, caci makinya," katanya di Balaikota Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Menurut Basuki, masyarakat justru saat ini akan lebih percaya terhadap isu-isu negatif yang diarahkan kepada bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo. Oleh karena itu, Basuki memperingatkan kubu Jokowi agar lebih waspada terhadap isu-isu negatif yang saat ini semakin santer diarahkan kepadanya.

"Justru yang bahaya Pak Jokowi dong. Orang bersih bagus, tapi kalau ada yang cari-cari fitnahnya, kalau masyarakat percaya... kan bahaya," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini.

"Kalau Pak Prabowo tuh tidak ada fitnah baru lagi, tidak ada tuduhan baru lagi. Sepuluh tahun yang lalu fitnahnya itu-itu melulu. Lima tahun lalu waktu jadi cawapres (bersama Megawati), nyelanya juga sama," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com