Tim Hukum: Pristono Dimanfaatkan untuk Menjelekkan Jokowi

Menurut mereka, Pristono ditunggangi untuk membentuk opini seolah-olah Jokowi terlibat langsung secara teknis dalam proyek pengadaan bus senilai Rp 1,5 triliun itu.

Menurut seorang anggota tim hukum Jokowi for Presiden 2014, Todung Mulya Lubis, ada pihak-pihak yang ingin menodai agenda Pemilihan Presiden 2014 dengan operasi hitam.

"Hak setiap pihak untuk melakukan kampanye, tapi bukan dengan memanfaatkan isu-isu yang tidak ada dasarnya karena ini tidak bagus dan tidak sehat dalam kehidupan berdemokrasi. Kita harus betul-betul menjaga pilpres ini agar tetap diisi dengan kampanye positif," kata Todung di Rumah Pemenangan Jokowi, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/5/2014).

"Saya pikir semua sudah tahu siapa pihak yang dimaksud. Jadi tak perlu kami katakan secara eksplisit," katanya lagi.

Todung menjelaskan, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi tentu saja mengetahui bahwa seputar proyek pengadaan bus yang menggunakan dana APBD. Ia menilai, akan aneh apabila Jokowi tidak mengetahui seputar proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Namun sebagai gubernur, Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam teknis pengadaan bus. Sehingga tuduhan pihak-pihak tertentu bahwa Jokowi terlibat dalam dugaan mark-up harga bus, sama sekali tidak berdasar," jelas Todung.

Seperti diberitakan, Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan transjakarta dan BKTB di Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2013 senilai Rp 1,5 triliun oleh Kejaksaan Agung.