Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono: Mundur dari Golkar, Jangan Anggap Luhut Pembangkang

Kompas.com - 21/05/2014, 21:13 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono menghormati keputusan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan yang mundur dari Golkar. Agung meminta agar pengurus Golkar tak menganggap Luhut sebagai pembangkang karena memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita harus hormati, Pak Luhut saya rasa sudah tidak perlu diajari lagi. Kalau dia punya pemikiran seperti itu, jangan dianggap sebagai pembangkangan," ujar Agung, sebelum pertemuan tokoh senior Golkar di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (21/5/2014).

Menurut Agung,  Luhut adalah seorang kader yang baik dan taat pada partai. Pengunduran diri Luhut ini, diakui Agung, seharusnya bisa menjadi hikmah bagi Partai Golkar.

"Ini adalah harga yang harus dibayar dalam sebuah demokratisasi di dalam partai," katanya.

Pertemuan senior Golkar malam ini juga akan membahas ancaman pemecatan yang datang dari kubu Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Menurut Agung, sejumlah tokoh senior mengaku tidak sepakat dengan pemecatan itu.

"Pemecatan sudah tidak sesuai lagi di era partai yang sudah modern dan demokratis saat ini. Seharusnya, tidak ada sanksi itu, cukup dilakukan pertemuan damai antara kedua kubu yang berseberangan," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.

Seperti diberitakan, Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi mengundurkan diri dari Partai Golkar, Rabu (21/5/2014). Luhut yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar telah mengirimkan surat pengunduran diri tersebut kepada Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung.

Surat tersebut juga dikirimkan kepada Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Intinya berisi dukungan Luhut terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Luhut menyatakan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Aburizal pada Senin (19/5/2014) tentang dukungannya kepada Jokowi.

"Menurut hemat saya, dialah (Jokowi) calon presiden terbaik saat ini," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com