Warga NU Dilarang Dukung Jokowi atau Prabowo Pakai Bendera NU

Kompas.com - 21/05/2014, 13:15 WIB
Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan). KOMPAS.COM/VITALIS YOGI TRISNA DAN RODERICK ADRIAN MOZESPrabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin dilarang berpihak kepada pasangan tertentu dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Jika ada warga NU yang menyatakan dukungannya kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mereka dilarang mengklaim sebagai perwakilan NU.

"NU adalah organisiasi keagamaan yang tidak melakukan politik praktis. NU menyuarakan masalah politik kebangsaan, moral, etis, tetapi tidak menyuarakan politik kekuasaan sesaat," kata Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Slamet Effendi Yusuf saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/5/2014).

Saat ini, setidaknya ada beberapa tokoh NU yang mendukung pasangan Jokowi-JK, seperti Khofifah Indar Prawansa, Muhaimin Iskandar, dan Hasyim Muzadi. Sementara itu, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh Said Aqil Siradj dan Mahfud MD.

"Kalau mereka mendukung, itu harus atas nama pribadi, tidak boleh atas nama NU. Tidak boleh ada klaim kalau mereka warga NU saat kampanye. Tidak boleh ada bendera NU," lanjut Slamet.

Slamet menambahkan, memang pada praktiknya tidak ada sanksi yang dikenakan jika tokoh-tokoh itu mengklaim sebagai warga NU saat mendukung jagoan mereka di pilpres. Namun, menurut dia, mereka akan mendapat sanksi moral jika melanggar.

"NU tidak ke mana-mana, tetapi ada di mana-mana," ujarnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Tersangka Kasus Suap, Bupati Banggai Laut Punya Kekayaan Rp 5,4 Miliar

Nasional
OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

OTT Bupati Banggai Laut: Uang Suap Hasil Atur Lelang Proyek Akan Dipakai untuk Serangan Fajar Pilkada

Nasional
Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Saat Prabowo Marah Besar dan Merasa Dikhianati Edhy Prabowo

Nasional
Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

Nasional
RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

RUU Kategori Ekonomi Paling Banyak di Prolegnas 2020-2024, Tunjukkan Orientasi Negara

Nasional
SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

SAFEnet: Pasal Karet UU ITE Mengintai 99 Persen Pengguna Internet

Nasional
Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Nasional
Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut dan Dua Tersangka Lain Dibantarkan

Nasional
 Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Mengaku Sudah Ingatkan Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Subianto Tak Suka Monopoli Ekspor Lobster

Nasional
Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Bupati Banggai Laut Diduga Terima Suap dari Rekanan, Sudah Terkumpul Rp 1 Miliar

Nasional
Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Kronologi OTT Bupati Banggai Laut, Penemuan Uang Rp 2 Miliar dalam Kardus

Nasional
Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Nasional
Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Pilkada Karawang, Survei Indikator: Cellica-Aep Ungguli 2 Pesaingnya

Nasional
Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Covid-19 Jadi Ujian Kepala Daerah, Bima Arya: Di-bully Risiko Biasa

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut sebagai Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X