Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: Publik Lebih Percaya Isu Negatif Prabowo Dibanding Jokowi

Kompas.com - 20/05/2014, 15:19 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap publik mengenai isu negatif yang diasosiasikan kepada dua capres, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto menunjukkan publik lebih mempercayai isu negatif yang dialamatkan kepada Prabowo dibandingkan dengan Jokowi. Tingkat kepercayaan publik terhadap isu negatif Prabowo pun lebih tinggi dibanding Jokowi.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, pihaknya melakukan survei kepada responden mengenai pengetahuan mereka terhadap isu negatif dua capres tersebut. Ada empat isu negatif Jokowi yang ditanyakan. Pertama, apakah responden percaya Jokowi akan menjadi capres boneka yang dikendalikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan negara asing.

"Sebanyak 51,5 persen responden tidak percaya dengan isu tersebut sementara 28,2 persen percaya dan sisanya 20,3 persen menjawab tidak tahu," kata Ardian, dalam jumpa pers di kantor LSI, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/5/2014).

Isu negatif kedua, Jokowi dianggap berbohong karena tidak menyelesaikan janji kampanyenya. Dari isu negatif ini, 66,8 persen responden tidak percaya, sementara 22,8 persen percaya akan isu itu. Sisanya, 10,4 persen responden menjawab tidak tahu.

Terkait isu Jokowi terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Busway dari Tiongkok, lanjut Ardian, sebanyak 72,4 persen responden menjawab tidak percaya dan 22,1 persen percaya akan isu tersebut. Sisanya 5,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Isu negatif yang terakhir, jika menang pilpres, Jokowi dianggap lebih membela minoritas dibanding kepentingan warga muslim. Sebanyak 59,5 persen mempercayai isu ini, sementara 20,2 persen tidak percaya. Adapun 20,3 persen menjawab tidak tahu.

Sementara itu, ada empat isu negatif pertama Prabowo yang ditanyakan pada responden, yakni mengenai keterlibatan kasus penculikan aktivis pada 1998. Dari isu ini, lanjut Ardian, sebanyak 51,5 persen percaya dengan isu, sementara 28,2 persen tidak percaya. Sisanya 20,4 persen menjawab tidak tahu.

Isu negatif Prabowo tidak harmonis dengan keluarga, sebanyak 66,8 persen yang percaya sementara 22,8 persen menjawab tidak percaya. Sedangkan 10,4 persen responden menjawab tidak tahu akan isu ini.

Isu negatif Prabowo sosok yang temperamental dan suka menggunakan kekerasan, 72,4 persen responden menjawab percaya dan 22,1 persen responden tidak percaya. Sisanya, 5,5 persen responden menjawab tidak tahu.

Isu negatif Prabowo yang terakhir, yakni Prabowo tidak suskses dalam bisnis dan perusahaannya banyak rugi dan punya utang. Sebanyak 59,5 persen responden percaya sementara 20,2 persen tidak percaya. Sisanya, 20,2 persen responden menjawab tidak tahu.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap isu negatif Prabowo lebih besar dibanding Jokowi. Dari mereka yang pernah mendengar isu negatif Prabowo, sebesar 51-72 persen publik menyatakan percaya terhadap isu tersebut," ujar Ardian.

KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUS Peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adrian Sopa saat jumpa pers di kantor LSI, di Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (20/5/2014).
Sementara isu negatif Jokowi, lanjut Ardian, sebanyak 20-28 persen responden yang menyatakan percaya dengan isu negatif yang dihembuskan tersebut. Isu negatif pada kedua capres ini berpengaruh terhadap dukungan bagi pemilih untuk memilih.

Ardian mengatakan, keengganan responden memilih Prabowo lebih besar dibanding Jokowi. "Ada potensi penurunan suara Prabowo sebesar 40-51 persen. Sementara potensi penurunan suara Jokowi sebesar 40-44 persen dari mereka yang percaya," ujarnya.

LSI memprediksi pilpres 2014 akan diwarnai marak dan masifnya kampanye dan isu negatif yang menyerang kedua capres. Hal ini akan berdampak pada elektabilitas para capres. Survei dilakukan di 33 provinsi dengan metode multistage random sampling. Jumlah responden mencapai 2.400 orang dengan margin of error kurang lebih 2 persen. Responden dipilih dengan acak, wawancara, dan tatap muka. Waktu pengambilan survei mulai 1-9 Mei 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com