Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Tantangan "Dua Matahari"

Kompas.com - 20/05/2014, 08:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Bersatunya Jokowi dan Kalla sering diibaratkan sebagai "dua matahari" karena keduanya dinilai memiliki karakter yang sama kuat dalam hal kepemimpinan. Ada kekhawatiran, sosok yang seperti ini akan memunculkan dualisme kepemimpinan.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat bahwa kekhawatiran itu menjadi tantangan bagi Jokowi dan Kalla. Ia memahami mengapa pilihan akhirnya jatuh pada Kalla, bukan Abraham Samad yang juga disebut sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi.

"Pertanyaannya, dalam kepentingan elektoral, variabel yang ada di Samad ada juga di Jokowi. Artinya, tidak ada yang baru dari Samad untuk menambah market pasangan itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Joang 45, Senin (19/5/2014) kemarin.

Sementara itu, Kalla, lanjut Yunarto alias Toto, memiliki variabel yang berbeda dengan Jokowi. Dalam beberapa hal, kondisi ini layak disebut ada dua matahari. Namun, perbedaan variabel tersebut justru bukannya saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi.

"Apa Jokowi punya pengalaman cukup dalam mengelola birokrasi? Mengelola parlemen? Mengelola hubungan internasional? Itulah yang dimiliki JK," ujar Toto.

"Walaupun (dalam hal ini), kekurangan yang harus dijawab adalah jangan sampai terkesan bahwa Jokowi seakan tenggelam oleh JK yang notabene memiliki kemampuan, pengalaman lebih," lanjutnya.

Toto menegaskan, kondisi itulah yang akan jadi tantangan pasangan tersebut, bagaimana agar Jokowi benar-benar memainkan peran sebagai king maker dan Kalla memainkan peran sebagai back-up kepemimpinan. Jokowi tak boleh hanya menjadi simbol, kemudian Kalla dominan di dalam kekuasaan.

Tua tak masalah

Joko Widodo mengaku, pemilihan nama Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden berdasar pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Kalla bukan ketua umum partai. Itu menunjukkan kerja sama politik yang dibangun PDI Perjuangan bukan koalisi bagi-bagi kursi.

"Selanjutnya, ada elektabilitas, pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain. Meski saya di birokrasi juga sudah sembilan tahun, (rekam jejak Jusuf Kalla) juga sangat diperlukan," ujar Jokowi.

Menurut dia, Kalla juga mampu bekerja produktif. Ia mengatakan, pada usianya yang mencapai 72 tahun, Kalla menunjukkan kematangannya di berbagai bidang.

"Ndak kalah pentingnya, masalah kompetensi, baik kemampuan di ekonomi maupun politik," lanjut Jokowi.

Dengan rekam jejak masing-masing, Jokowi telah menegaskan kepada Kalla soal pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden jika mereka terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com