Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Juga Sodorkan Nama Kadernya untuk Jadi Cawapres Prabowo

Kompas.com - 17/05/2014, 17:40 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengakui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang menyodorkan sejumlah nama calon wakil presiden (cawapres) kepadanya. Namun, lanjut Prabowo, PKS telah menyatakan menyerahkan seutuhnya keputusan cawapres kepada dirinya.

"PKS menyerahkan kepada saya untuk memilih. Kalau bukan kader PKS, mereka legowo dan berjiwa besar," kata Prabowo di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (17/5/2014).

Menurut Prabowo, PKS telah menyodorkan kader terbaiknya. Namun, dia enggan menyebutkan nama-nama cawapres yang diajukan PKS tersebut.

Prabowo juga mengatakan, koalisi yang terjalin antara PKS dan Partai Gerindra bukan koalisi transaksional.

"Selama kita berunding dan berkomunikasi, tidak ada transaksional. Saya sampaikan, Ustaz Hilmi (Ketua Majelis Syuro (PKS) dan pimpinan PKS itu memberikan formula yang sangat negarawan," kata Prabowo.

Seperti diberitakan, PKS dan Partai Gerindra resmi berkoalisi, hari ini. Sebelumnya, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa juga menyampaikan dukungan koalisi ke Partai Gerindra dan pencapresan Prabowo Subianto sebagaimana hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN.

PAN merekomendasikan Hatta Rajasa menjadi cawapres pendamping Prabowo. Namun, Prabowo menyatakan bahwa keputusan cawapres pendamping dirinya akan dibahas dan diputuskan dalam pertemuan antarparpol mitra koalisi yang lebih besar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com