Partai Demokrat Gelar Rapimnas 18 Mei

Kompas.com - 16/05/2014, 18:46 WIB
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato dalam acara pengumuman pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (16/5/2014). KOMPAS.com/SABRINA ASRILKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato dalam acara pengumuman pemenang Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jumat (16/5/2014).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tak menyampaikan pernyataan tegas terkait arah koalisi partainya, dalam pidato pengumuman hasil Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, Jumat (16/5/2014), di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat. SBY mengatakan, Demokrat akan mendengarkan aspirasi kader pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang akan digelar pada 18 Mei 2014, sebelum memutuskan sikap soal koalisi. 

"Anda tidak akan mendapat keputusan sikap Partai Demokrat dalam mimbar kali ini. Hal itu karena Partai Demokrat masih bergerak bekerja dan akan secara gamblang diungkap setelah kami melakukan Rapimnas 18 Mei 2014," kata SBY.

Ia mengatakan, Rapimnas digelar untuk mendengarkan suara internal Partai Demokrat. Demokrat, kata SBY, tak ingin terlalu cepat mengambil keputusan. Menurut SBY, melihat pengalaman tahun 2004 dan 2009, memilih calon presiden tidak mudah dan harus dipertimbangakan dengan cermat.

"Sehingga kalau pun kami ajukan calon itu yang kemungkinannya besar. Oleh karena itulah, Partai Demokrat masih bekerja. Sisa waktu 4 hari ini, Partai Demokrat akan menentukan pilihannya," kata SBY.

Seperti diberitakan sebelumnya, Konvensi Capres Partai Demokrat menghasilkan Dahlan Iskan sebagai pemenangnya. Namun, elektabulitas Dahlan masih jauh di bawah bakal capres dari partai lain seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Aburizal Bakrie. SBY mengisyaratkan tak akan menggunakan hasil konvensi ini dan memaksakannya maju sebagai calon presiden.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Buka Rakornas, Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Ini Sebaran 467 Kasus Baru Covid-19: DKI Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X