Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ke Selandia Baru, DPR Berdalih Kejar Target Pengesahan RUU Panas Bumi

Kompas.com - 15/05/2014, 19:41 WIB
Nina Susilo

Penulis


AUCKLAND, KOMPAS.com - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Panas Bumi di DPR RI menjelaskan, kunjungan kerja dua rombongan anggotanya ke Selandia Baru untuk mencari masukan dan sinkronisasi dengan pemerintah. Kunjungan itu diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengupayakan pengesahan RUU tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Satya Widya Yudha yang menjadi pimpinan rombongan DPR ke Selandia Baru saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Auckland, Selandia Baru. Salah seorang mahasiswa Indonesia, Ita Perwira, mempertanyakan kunjungan DPR yang tidak efisien karena dilakukan dalam beberapa gelombang dan saat parlemen Selandia Baru sedang reses. Mahasiswa lain, Irawan Asaad, menambahkan, kunjungan itu hanya menghamburkan uang rakyat, padahal banyak cara lain untuk mendapatkan informasi. Sebaiknya, DPR tak perlu lagi kunjungan dan memanfaatkan telekonferens.

Satya mengatakan, secara keseluruhan hanya 12 anggota pansus dari total 30 anggota Pansus RUU Panas Bumi yang berangkat ke Selandia Baru. Padahal, representasi anggota DPR tak bisa diwakilkan dan semua memiliki hak sama sebab masing-masing memiliki konstituen.

Anggota Fraksi Golongan Karya itu menambahkan, pansus mengupayakan RUU Panas Bumi rampung dan bisa disahkan Juli 2014 ini. Karenanya, kunjungan kerja disertai pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai wakil pemerintah. "Jadi ini bukan mumpung ngabisin budget," ujar Satya.

Saat ini, Pansus RUU Panas Bumi DPR dan pemerintah masih menyinkronisasi masalah. Harapannya, proses pembahasan daftar inventarisasi masalah lebih cepat dan RUU Panas Bumi segera masuk ke sidang paripurna DPR.

Satya menyebutkan, rombongan itu ke Selandia Baru untuk melihat industri geotermal, sistem penentuan tarifnya bagaimana, bagaimana menarik investasi, melihat kemungkinan liberalisasi harga, dan mencari bagaimana pembagian participating interest yang diterapkan di sini.

Dalam kunjungan kerja sepanjang 11-16 Mei ini, rombongan dipimpin Satya W Yudha (F-PG) dan terdiri atas Nabiel Al Musawa (F-PKS), Muhamad Syafrudin (F-PAN), dan Djuwarto (F-PDIP), Andi M Ramli (F-PKB). Selain itu, mendampingi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana serta staf Kementerian ESDM dan tiga staf Sekretariat DPR.

Sebelumnya, tahun 2013, Komisi VII sudah membagi diri dalam tiga kelompok dan kunker ke tiga negara - Selandia Baru, China, dan Norwegia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com