Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Mengaku Sudah Direstui KPK Maju sebagai Cawapres

Kompas.com - 15/05/2014, 10:45 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengaku sudah direstui KPK untuk maju sebagai bakal calon presiden pendamping bakal calon presiden PDI-Perjuangan Joko Widodo (Jokowi). Menurut Abraham, tidak ada penolakan di internal KPK jika dia nantinya dilamar Jokowi.

"Sudah," kata Abraham di Jakarta, Kamis (15/5/2014), saat ditanya apakah internal KPK sudah merestuinya untuk maju sebagai bakal cawapres.

Abraham mengaku sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPK lainnya terkait kemungkinan dia maju dalam Pemilihan Presiden 2014. "Jadi misalnya pimpinan KPK itu di mana pun, di mana pun orang-orang KPK berada, yang penting dia bisa membawa misi pemberantasan korupsi, itu intinya sebenarnya," kata Abraham.

Dia lantas mencontohkan mantan pimpinan KPK yang kini mengabdi di lembaga lainnya. Abraham menyebut mantan Wakil Ketua KPK M Jasin yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Agama, mantan Wakil Ketua KPK Haryono Umar yang kini menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang pernah menjabat Wakil Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.

"Itu semua mempunyai fungsi yang sangat strategis, yaitu membawa misi pemberantasan korupsi. Jadi di mana pun nanti kita berada, misi yang harus kita bawa dan tidak pernah akan hilang dari diri kita sudah menyatu, yaitu pemberantasan korupsi," sambung Abraham.

Namun, saat ditanya apakah sudah pasti akan menjadi bakal cawapres Jokowi, Abraham mengatakan bahwa dia hanya akan mengikuti arah takdir. Mengenai ada atau tidaknya pembicaraan dengan PDI-P terkait hal ini, pria kelahiran Makassar itu menjawab "komunikasi batin" seraya tersenyum.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Zulkarnain menyarankan agar Abraham tetap bertugas di KPK hingga masa jabatannya berakhir pada 2015 mendatang. Menurut Zulkarnain, kontrak Abraham sebagai Ketua KPK adalah memberantas tindak pidana korupsi. Dia pun berharap rekannya itu berkomitmen pada pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com