Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tawaran Poros Baru SBY Belum Direspons Aburizal

Kompas.com - 14/05/2014, 18:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata memang menawarkan kemungkinan membentuk poros baru koalisi dalam pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal "Ical" Bakrie di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). Namun, tawaran SBY ini belum mendapatkan jawaban dari Ical. Hal itu disampaikan politisi Partai Golkar, MS Hidayat, yang turut mendampingi Ical dalalm pertemuan itu.

"Setelah melakukan diskusi, maka menyimpulkan apabila kita memang akhirnya membutuhkan opsi lain atau koalisi, dengan waktu yang singkat, tolong dicermati masing-masing untuk menyampaikan kembali," ujar Hidayat.

Menurut Hidayat, Golkar masih memikirkan apakah memungkinkan dalam waktu singkat bisa membangun poros baru. Sementara, pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan dimulai pada 18 Mei mendatang. Dalam pertemuan itu, kata Hidayat, SBY juga tak menyinggung keinginan Demokrat untuk mengusung politisi Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai bakal calon presiden.

"Tidak disebut nama sama sekali. Yang pasti, usul ini (poros ketiga) mau dirapatkan. Langsung kami bicarakan di kantor hari ini," kata Menteri Perindustrian itu.

Hidayat mengaku Partai Golkar tidak menutup kemungkinan akan mendukung ide SBY tersbeut. Dalam politik, katanya, segala kemungkinan bisa terjadi.

"Kan biasanya di politik itu seperti main bola, injury time itu suka ngegolin," ujar Hidayat.

Demokrat lirik Sultan

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya membidik salah satu tokoh Partai Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sebagai kandidat calon presiden yang akan diusung pada Pemilu Presiden 2014. Hal itu disampaikan Amir saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/5/2014).

Menurut Amir, alasan memilih Sultan karena elektabilitasnya bisa bersaing dengan dua kandidat bakal capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.

Amir menyebutkan, berdasarkan survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Jokowi berada di kisaran 25-26 persen, sementara Prabowo 17-18 persen. Di posisi ketiga, ada Sultan dengan 15 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com