Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nurhayati: Kami Senang, Masyarakat Masih Menanti Demokrat

Kompas.com - 13/05/2014, 13:25 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Demokrat belum juga menentukan arah koalisinya dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini masih mempertimbangkan semua peluang dan kemungkinan besar keputusannya akan diambil dalam sebuah forum di akhir pekan ini.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, partainya tak ingin tergesa-gesa mengambil sikap politik. Semua keputusan pada akhirnya akan diambil oleh SBY dan diyakini menjadi keputusan yang paling rasional.

"Yang bilang terlalu lama siapa? Enggak sabaran. Artinya banyak menanti kemana arah koalisi kita sebenarnya. Ini membuat kami senang, artinya masyarakat masih menanti Demokrat," kata Nurhayati di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/2014).

Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini menegaskan, rasa penasaran publik pada Demokrat menjadi preseden baik untuk partainya. Dalam artian, ketokohan dan kepiawaian SBY sebagai tokoh politik dan kepala pemerintahan masih diperhitungkan secara positif.

Nurhayati menambahkan, pada 15 Mei 2014 SBY akan menyampaikan pemenang konvensi capres Demokrat. Setelah itu, arah koalisi akan diputuskan di dalam forum yang berbeda.

"Kita akan segera bersikap, mudah-mudahan akhir minggu ini kita bisa ketemu. Kami menunggu arahan beliau. Insya Allah, Pak SBY mengambil arah koalisi akan ke mana," pungkasnya.

Hampir semua partai memberikan sinyal untuk menentukan arah koalisinya. Beberapa partai bahkan telah berkomitmen maju dalam satu poros. Seperti PDI Perjuangan bersama Partai Nasdem, dan PKB. Mereka sepakat mendukung Joko Widodo sebagai bakal calon presiden. Cawapres pendamping Jokowi belum diumumkan.

Ada pula poros Partai Gerindra dengan PPP yang mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Di luar partai itu, ada PKS dan PAN yang memberikan sinyal kuat bergabung ke Gerindra. Prabowo disebut akan berduet dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Sedangkan Golkar, Demokrat dan Hanura belum menentukan sikapnya, apakah membentuk poros baru atau bergabung dengan poros yang telah terbentuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com