Kompas.com - 12/05/2014, 15:33 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014). Partai Gerindra dari jauh hari sebelumnya telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014). Partai Gerindra dari jauh hari sebelumnya telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Keluarga korban penculikan aktivis 1997/1998 yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa mendatangi kantor Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta, Senin (12/5/2014). Mereka mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pengadilan HAM ad hoc.

"Kami datang kemari untuk mendesak pada SBY bahwa ada satu mandat yang belum diselesaikan oleh SBY dalam menyelesaikan kasus penghilangan secara paksa 13 aktivis. Kami berharap agar dibentuk pengadilan HAM ad hoc," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti, saat mendampingi keluarga korban.

Keluarga korban yang hadir adalah Novridaniar Dinis (anak dari Yadin Muhidin), Sumarsih (ibunda dari Herman Hendrawan), dan Paian Siahaan (ayahanda dari Ucok Siahaan). Kedatangan mereka diterima oleh anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan.

Menurut Poengki, pembentukan pengadilan HAM ad hoc adalah salah satu cara untuk menindaklanjuti keterangan dari mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, yang mengetahui persis keberadaan para aktivis yang hilang itu.

"Kami juga berharap, melalui pengadilan HAM ad hoc ini, dapat memanggil Prabowo (mantan Danjen Kopassus) untuk mengklarifikasi dan bertanggung jawab," ucap Poengki.

Ketua Badan Pekerja Setara Institute Hendardi, yang juga turut hadir mendampingi keluarga korban, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mendatangi Wantimpres dan menuntut agar pengadilan HAM segera dibentuk.

Menurut dia, Wantimpres memang hanya memberi pertimbangan kepada presiden. Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengangkat kembali rencana pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

"Momentumnya adalah saat Pak Kivlan Zen menyatakan dia tahu soal penculikan ini. Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc melalui keppres (keputusan presiden) sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPR," ucapnya.

Hendardi menilai, dengan rekomendasi DPR yang sudah ada sejak tahun 2009 itu, Presiden SBY seharusnya tak lagi ragu untuk menandatangani keppres tentang pengadilan HAM ad hoc.

"Ini saatnya Presiden membersihkan masa lalu dan meninggalkan legacy-nya," kata Hendardi.

Setelah bertemu dengan Wantimpres, Koalisi Masyarakat Melawan Lupa berencana bertemu Jaksa Agung Basrief Arief pada Selasa (13/5/2014). Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, Human Rights Working Group, sejumlah keluarga korban tragedi Trisakti, keluarga korban penghilangan paksa, dan LSM lain.

Mereka juga telah mendatangi Komnas HAM dan menuntut lembaga itu untuk memeriksa Prabowo dan Kivlan Zen. Prabowo diduga terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus kala itu. Sementara itu, Kivlan Zen belum lama ini menyatakan mengetahui soal penculikan para aktivis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X