Datangi Wantimpres, Keluarga Korban Penculikan Desak SBY Bentuk Pengadilan HAM "Ad Hoc"

Kompas.com - 12/05/2014, 15:33 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014). Partai Gerindra dari jauh hari sebelumnya telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menghadiri kampanye Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (23/3/2014). Partai Gerindra dari jauh hari sebelumnya telah menetapkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam Pemilu 2014.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Keluarga korban penculikan aktivis 1997/1998 yang tergabung dalam Koalisi Melawan Lupa mendatangi kantor Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta, Senin (12/5/2014). Mereka mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk pengadilan HAM ad hoc.

"Kami datang kemari untuk mendesak pada SBY bahwa ada satu mandat yang belum diselesaikan oleh SBY dalam menyelesaikan kasus penghilangan secara paksa 13 aktivis. Kami berharap agar dibentuk pengadilan HAM ad hoc," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti, saat mendampingi keluarga korban.

Keluarga korban yang hadir adalah Novridaniar Dinis (anak dari Yadin Muhidin), Sumarsih (ibunda dari Herman Hendrawan), dan Paian Siahaan (ayahanda dari Ucok Siahaan). Kedatangan mereka diterima oleh anggota Wantimpres bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan.

Menurut Poengki, pembentukan pengadilan HAM ad hoc adalah salah satu cara untuk menindaklanjuti keterangan dari mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, yang mengetahui persis keberadaan para aktivis yang hilang itu.

"Kami juga berharap, melalui pengadilan HAM ad hoc ini, dapat memanggil Prabowo (mantan Danjen Kopassus) untuk mengklarifikasi dan bertanggung jawab," ucap Poengki.

Ketua Badan Pekerja Setara Institute Hendardi, yang juga turut hadir mendampingi keluarga korban, menjelaskan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mendatangi Wantimpres dan menuntut agar pengadilan HAM segera dibentuk.

Menurut dia, Wantimpres memang hanya memberi pertimbangan kepada presiden. Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengangkat kembali rencana pembentukan pengadilan HAM ad hoc.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Momentumnya adalah saat Pak Kivlan Zen menyatakan dia tahu soal penculikan ini. Presiden memiliki kewenangan untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc melalui keppres (keputusan presiden) sebagai tindak lanjut dari rekomendasi DPR," ucapnya.

Hendardi menilai, dengan rekomendasi DPR yang sudah ada sejak tahun 2009 itu, Presiden SBY seharusnya tak lagi ragu untuk menandatangani keppres tentang pengadilan HAM ad hoc.

"Ini saatnya Presiden membersihkan masa lalu dan meninggalkan legacy-nya," kata Hendardi.

Setelah bertemu dengan Wantimpres, Koalisi Masyarakat Melawan Lupa berencana bertemu Jaksa Agung Basrief Arief pada Selasa (13/5/2014). Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa terdiri dari Imparsial, Kontras, Setara Institute, Human Rights Working Group, sejumlah keluarga korban tragedi Trisakti, keluarga korban penghilangan paksa, dan LSM lain.

Mereka juga telah mendatangi Komnas HAM dan menuntut lembaga itu untuk memeriksa Prabowo dan Kivlan Zen. Prabowo diduga terlibat dalam penghilangan paksa 13 aktivis dalam kapasitasnya sebagai Komandan Kopassus kala itu. Sementara itu, Kivlan Zen belum lama ini menyatakan mengetahui soal penculikan para aktivis.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.