Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan PPP Beri Bantuan Hukum untuk Bupati Bogor

Kompas.com - 07/05/2014, 23:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan memberikan bantuan hukum kepada kadernya, Bupati Bogor Rachmat Yasin, yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (7/5/2014).

Terlebih lagi, di partai berlambang Kabah itu, Yasin menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Jawa Barat.

"Ya, secara prinsip, kita PPP merasa prihatin dengan berita ini. Kami meyakini beritanya sudah benar. Karena itu, PPP akan memberikan bantuan hukum kepada beliau," ujar Wakil Sekjen PPP Joko Purwanto saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Joko mengatakan, dia menghormati proses penegakan hukum yang ada di KPK. Namun, menurut dia, PPP tetap memutuskan untuk menyiapkan bantuan hukum karena menegakkan asas praduga tidak bersalah.

Joko mengatakan, bantuan hukum tersebut nantinya akan diberikan sesuai dengan permintaan Yasin. "Kalau dia minta, akan kita siapkan. Biarkan proses hukum berjalan, KPK lebih tahu mekanisme itu. Tapi, setidak-tidaknya ada asas praduga tidak bersalah," ujarnya.

Rachmat Yasin dijemput KPK sekitar pukul 19.30 WIB malam ini. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu dijemput petugas KPK dari rumah pribadinya di Perumahan Taman Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Selain Yasin, petugas KPK juga membawa ajudan dan sopir pribadi Bupati Bogor tersebut. Kader PPP itu diamankan petugas KPK karena berkaitan dengan alih fungsi lahan di daerah Sentul, Bogor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com