JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menyinggung soal peta perpolitikan tanah air dalam wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah ke YouTube, Rabu (7/5/2014). Di dalam wawancara sekitar 19 menit itu, SBY yang juga Presiden RI ini menyinggung soal bentuk koalisi yang mengarah ke politik dagang sapi.
Dia menyatakan sebuah pemerintahan seharusnya bersifat inklusif, tetapi tidak dengan bagi-bagi kursi. SBY menuturkan, dalam sistem demokrasi yang multi partai ini, maka bentuk pemerintahan yang tepat adalah pemerintahan yang inklusif.
Pembagian kekuasaan yang diterapkan, lanjutnya, adalah bersama menjalankan roda pemerintahan termasuk berbagi tugas dan tanggung jawabannya. Pemerintahan yang inklusif, sebut SBY, tidak menutup kemungkinan kerja sama yang lain.
“Hanya jangan sampai dagang sapi yang hitung-hitung kursi dan posisi, berapa menteri ini itu. Tidak bagus. Rakyat berikan mandat ke partai politik bukan untuk itu,” ujarnya.
Seperti diketahui, saat ini ada dua poros koalisi yang tengah dibangun dan memilih model koalisi yang saling berlainan. Poros koalisi pengusung Joko Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), misalnya, menyatakan akan menerapkan koalisi yang ramping dan tidak akan melakuan bagi-bagi kursi. Jokowi juga menjanjikan kabinet yang akan diisi para profesional.
Di lain pihak, poros pendukung Prabowo Subianto dari Partai Gerindra secara gamblang menyatakan akan melakukan praktek bagi-bagi kekuasaan dan membangun koalisi "tenda besar". Menurut Gerindra, bagi-bagi kekuasaan itu adalah hal yang tidak mungkin dihindari.
Setelah menyinggung soal bentuk koalisi, SBY lalu berbicara soal mahar politik yang kerap terjadi dalam praktek pembentukan koalisi.
“Saya prihatin, saya anti-politik membeli dan biaya politik sangat tinggi. Dua kali pemilu 2004 dan 2009, termasuk pilpres, dua kali pula saya tidak pernah menjalankan politik membeli dan berbiaya tingggi seperti itu karena melukai hati rakyat. Yang penting, niatnya harus baik,” kata SBY.
Menurut dia, jika semua partai bersama mengelola dan menjalankan negara dan roda pemerintahan dengan niat baik, maka akan tercipta sebuah koalisi yang tulus. “Sehinga kebersamaan ini akan bagus dalam membangun koalisi yang akan kokoh,” katanya.
Untuk saat ini, Demokrat belum menentukan arah koalisi menghadapi Pilpres mendatang. Demokrat juga belum menentukan pemenang Konvensi Capres Demokrat. Hanya, Demokrat berencana membangun poros baru.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.