Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Proyek Hambalang, Eks Sesmenpora Mengaku Diancam Nazaruddin

Kompas.com - 06/05/2014, 19:07 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Eks Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Wafid Muharam, mengaku pernah diancam bos Permai Group yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, terkait pengurusan proyek Hambalang. Saat itu, Nazar yang membawa PT Duta Graha Indah (PT DGI) mengancam melaporkan Wafid ke Menpora Andi Alfian Mallarangeng jika tidak memberikan fee proyek Hambalang.

"Nazar malah mengancam saya. Tolong Pak Wafid, uang itu uang teman-teman. Kalau tidak (berikan uang), saya mengusulkan ke Pak Andi untuk mengganti Sesmen," ujar Wafid saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi Hambalang untuk terdakwa petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Wafid mengaku tak takut dengan ancaman Nazar sehingga menolak permintaan itu. "Jabatan ini juga akan hilang," sambung Wafid.

PT DGI pun akhirnya tidak mendapatkan proyek Hambalang. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Adhi Karya. Atas kemenangan PT Adhi Karya, Nazar pun meminta uang sebesar Rp 10 miliar yang sudah dikeluarkan untuk memuluskan proyek Hambalang.

Menurut anak buah Nazar, Mindo Rosalina Manulang, uang itu sebelumnya telah diberikan Nazar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat itu, Joyo Winoto, sebesar Rp 3 miliar; untuk Andi Alfian Mallarangeng melalui Choel Mallarangeng sebanyak 550.000 dollar AS atau ekuivalen Rp 5 miliar; dan untuk Komisi X DPR RI sebesar Rp 2 miliar.

Selanjutnya, menurut Wafid, pengembalian uang itu pun telah diatasi Teuku Bagus selaku Direktur Operasional PT Adhi Karya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com