Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buruh Jatim Desak Status Pahlawan Nasional untuk Marsinah

Kompas.com - 01/05/2014, 17:41 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad Faizal

Penulis

SURABAYA, KOMPAS.com -- Selain menuntut sejumlah kebijakan terkait pemenuhan hak buruh, aksi buruh di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (1/5/2014), juga menuntut gelar Pahlawan Nasional bagi Marsinah.

Bagi para buruh Jawa Timur, Marsinah adalah simbol perjuangan kaum buruh yang harus terus diharumkan namanya. Kordinator aksi buruh KASBI, Andie Peci, dalam orasinya mengatakan, pemerintah tidak pernah memperhatikan tuntutan untuk menjadikan buruh PT Catur Putra Sakti Sidoarjo itu sebagai pahlawan buruh Indonesia.

Sikap pemerintah ini, lanjut Andie, menandakan bahwa pemerintah anti kaum buruh. "Kami akan terus menuntut agar Marsinah dijadikan pahlawan buruh karena Marsinah adalah pahlawan buruhnya Indonesia," katanya.

Andie berharap penyematan status pahlawan bagi Marsinah dapat menginspirasi kaum buruh untuk melawan segala macam bentuk penindasan dari kaum kapitalis. "Karena itu, wajib hukumnya pemerintah menetapkan Marsinah sebagai pahlawan nasional," tegasnya.

Aksi buruh di Surabaya ini dipusatkan di Jalan Gubernur Suryo, tepat di depan Gedung Negara Grahadi. Ribuan buruh dari sejumlah elemen dan kelompok mahasiswa, seperti FSBK, SPN Surabaya, LAMRI, GMNI Surabaya, SPRI, ISBS, Amukti, dan FSPMI dari kawasan Ring I Jatim bergabung dengan tuntutan yang berbeda-beda.

Akibat aksi buruh itu, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, ditutup total. Beragam tuntutan buruh itu adalah penuntasan kasus korban pelanggaran HAM di Indonesia, penghentian praktik militerisme dalam persoalan sosial politik rakyat, pencabutan Undang-Undang SJSN dan BPJS karena jaminan sosial sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta pembubaran pengadilan hubungan industrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com