Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: PKS Lebih Nyaman dengan Gerindra

Kompas.com - 30/04/2014, 11:54 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat politik Heri Budianto menilai, Partai Keadilan Sejahtera akan lebih memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra dibandingkan Partai Golkar dalam menghadapi pemilu presiden mendatang. Pasalnya, elektabilitas bakal capres Gerindra Prabowo Subianto lebih tinggi dibanding bakal capres Golkar Aburizal Bakrie alias Ical.

"PKS tampak lebih nyaman dengan Gerindra karena Prabowo lebih bagus elektabilitasnya dibandingkan ARB," ujar Heri saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/4/2014).

Menurut Heri, Ical tetap dipertahankan sebagai capres lantaran demi menyelamatkan harga diri Partai Golkar. Padahal, elektabilitas Ical sulit naik, meskipun sudah dideklarasikan sejak lama.

"Mungkin karena PKS hitung-hitungan. Kalau ARB tetap jadi capres, mungkin PKS enggak mau karena peluang menangnya kecil," kata Heri.

Namun, jika nantinya Partai Demokrat membentuk poros koalisi baru, kata Heri, maka PKS akan bergerak ke poros tersebut. Menurut Heri, suara Demokrat di pemilu legislatif berdampak signifikan untuk mengangkat poros baru tersebut.

"Pilpres kan kans untuk menang, yang diusung itu siapa yang memiliki suara besar," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan, sejauh ini PKS baru membentuk tim sebagai respons dari surat yang disampaikan Prabowo. Melalui surat tersebut, Prabowo mengajak PKS untuk berkoalisi.

Selain mendapatkan surat dari Prabowo, Tifatul mengatakan, PKS juga diajak berkoalisi oleh Aburizal. Kini, tim dari PKS masih menampung pandangan para kader hingga ke akar rumput. Kondisi tersebut membuat PKS belum dapat membuat keputusan mengenai arah koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com