Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Nilai Jokowi dan Prabowo Sudah "Talak 13"

Kompas.com - 30/04/2014, 07:46 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga politisi partai Gerindra, Basuki Tjahaja Purnama, menilai, hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Ketua Dewan Partai Gerindra Prabowo Subianto memang sudah tidak akur. Ia bahkan mengibaratkannya dengan istilah "talak 13".

"Kayaknya sudah 'talak 13'. Sudah panas kayak gitu kayaknya susah (untuk damai kembali)," ujar Basuki saat berbincang di kantor redaksi harian Kompas, Selasa (29/4/2014).

Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, hubungan keduanya semakin tidak akur karena perbedaan persepsi, terutama setelah Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.

Menurut Ahok, Prabowo menilai Jokowi tidak beretika karena tidak menghargainya yang telah memperjuangkan Jokowi ke Jakarta untuk mengikuti pilkada sampai akhirnya terpilih pada dua tahun silam.

"Sementara Pak Jokowi tidak merasa utang budi kepada Pak Prabowo karena yang memintanya pertama kali ke Jakarta bukan Pak Prabowo, tapi Pak Jusuf Kalla. Bahkan, Pak Prabowo pernah maksa Pak Jokowi maju (sebagai calon gubernur) pakai partai lain, tapi Pak Jokowi tidak mau kalau bukan PDI-P," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Ahok, hubungan keduanya merenggang juga tak lepas dari cara pandang yang berbeda terhadap perjanjian Batu Tulis, yang ditandatangani oleh PDI Perjuangan dan Gerindra pada 2009 silam. Menurut Ahok, Prabowo menganggap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah membohonginya karena keputusannya memilih orang lain sebagai calon presiden.

Padahal, PDI-P dan Gerindra telah bersepakat untuk mendukung Prabowo pada 2014 yang dinyatakan di atas materai yang ditandatangani kedua belah pihak. "Tapi, bagi Bu Mega, dia kan tidak mencalonkan diri. Dia cuma mencalonkan orang yang berdasarkan hasil survei, dipilih oleh rakyat. Orang itu Jokowi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com