Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IKAPPI: Ratusan Pedagang Shock, Pemprov DKI Harus Beri Pendampingan

Kompas.com - 27/04/2014, 09:08 WIB
Adysta Pravitra Restu

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan pendampingan kepada para pedagang korban kebakaran Blok III Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat. 

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan, ratusan pedagang Blok III Pasar Senen Jaya terpukul atas insiden kebakaran Jumat lalu tersebut. "Lebih dari 200 pedagang kelihatan shock. Ada juga yang pingsan dan menangis histeris," kata Abdullah di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).

Abdullah melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya memberikan langkah konkret untuk memulihkan psikis para pedagang. Pemprov diminta bertanggung jawab dalam melindungi pedagang dengan memberi pendampingan ke pedagang yang kiosnya hangus.

Belajar dari kejadian kebakaran 2010 silam, sebut dia,  banyak pedagang mengalami stres bahkan sampai sakit jiwa. Hal itu dikarenakan tidak adanya pendampingan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup mereka setelah kebakaran.

"Pemprov berikan motivasi dan semangat buat mereka. Kita dari paguyuban juga sudah berkumpul membicarakan pendampingan untuk pedagang yang mengalami shock. Tinggal tunggu tugas pemprov saja untuk memotivasi mereka," kata Abdullah.

Menurutnya, sebagai salah satu dukungan, pemprov harus membantu modal para pedagang dan memberikan tempat berdagang yang layak, supaya bisa kembali melakukan aktivitas mereka. 

"Pemprov dan PD Pasar Jaya cepat memberikan bantuan kepada pedagang. Kasihan pedagang sekarang tidak ada modal, semua hangus," ucap Abdullah.

Sosialisasi tak merata

Sementara itu, terkait revitalisasi pasar, Abdullah mengatakan PD Pasar Jaya selaku pengelola ternyata belum merata dalam mensosialisasikan ke para pedagang di Blok III Pasar Senen Jaya tersebut.   Hal ini mengingat masih bertahannya para pedagang di setiap kios.

"PD Pasar Jaya gagal melakukan pengelolaan di pasar-pasar di DKI Jakarta," ujarnya.

Abdullah, menambahkan sejumlah pedagang menyetujui revitalisasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun, sebagian lain belum mengetahui. Isu penolakan revitalisasi ini pun terjadi, akibat sosialisasi yang tidak menyeluruh ke seluruh pedagang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com