Terapkan Aturan Ketat Koalisi, PDI-P Sadar Risiko

"Tentu semua perjuangan bukan tanpa risiko. Tapi sikap itu kami bangun dengan suatu kesadaran, sebagai partai politik yang sudah belajar dari kesalahan masa lalu," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah, di Jakarta, Rabu (16/4/2014) malam. Dia mengatakan partainya menghindari koalisi berbasis transaksional.

Semangat yang dikedepankan dalam rencana koalisi ini, ujar Basarah, adalah kesamaan platform bila mendapat kesempatan berkuasa. Aturan ketat koalisi, kata dia, juga sengaja diterapkan partainya untuk menciptakan kultur politik yang baik.

Harapannya, kata Basarah, ada pendidikan politik untuk masyarakat yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima, yang dengannya pemerintah mendapat dukungan penuh dari masyarakat dalam menjalankan kebijakan. "Kami yakin parpol lain akan mengikuti. Karena memang sudah saatnya kepercayaan masyarakat pada perpol meningkat," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo mengatakan hal yang sama. Koalisi transaksional, ujar dia, hanya akan merugikan rakyat. Dia pun mengaku tak khawatir bila PDI-P benar-benar ditinggalkan partai lain yang berharap bisa mengecap nikmat kekuasaan. "Partai (lain) yang mau maju sendiri ya sudah," kata Tjahjo.

Seperti diberitakan sebelumnya, PDI-P membuat aturan ketat dalam menentukan partai yang akan diajak berkoalisi untuk Pemilihan Presiden 2014. PDI-P ingin memulai kerja sama politik dengan cara yang benar. Tujuannya, memudahkan jalan ketika menjadi pemenang dalam pilpres dan menjalankan roda pemerintahan.

Koalisi yang diidamkan PDI-P adalah soliditas kerja pemerintah dan parlemen. Posisi kabinet juga akan diisi oleh orang yang bersih dan kompeten dengan melibatkan semua partai koalisi dalam penentuannya.

"Jadi, jauh dari pikiran untuk mengambil kekuasaan sendiri. Ideologi kami gotong royong, kami tidak terpikir untuk mengelola kabinet sendiri dan harus ada kerja sama dengan semua pilar bangsa, nasionalis, agama, dan TNI/Polri," papar Tjahjo.

Sejauh ini, baru Partai Nasional Demokrat yang menyatakan bersedia berkoalisi dengan PDI-P. Komunikasi politik dengan partai lain seperti Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, masih terus dibangun tetapi belum ada gelagat apa pun juga.