Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Aku Mohon Jangan Salahkan Jokowi...

Kompas.com - 15/04/2014, 17:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan bakal calon presiden PDI-P Joko Widodo (Jokowi) dengan para duta besar negara sahabat sedikit banyak berpengaruh terhadap pandangan masyarakat terhadap pencapresan Jokowi.

Namun, Ruhut meminta agar masyarakat tidak mengkritik Jokowi terkait pertemuan tersebut. "Aku mohon jangan salahkan Jokowi. Yang aku salahkan, yaitu orang-orang yang datang itu. Mbok, ya dia kan lagi nyalon presiden, kan itu ada positif negatifnya," kata Ruhut dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Hal serupa disampaikan Ruhut terkait persoalan munculnya nama Jokowi di dalam naskah soal Ujian Nasional (UN) Bahasa Indonesia tingkat SMA. Menurutnya, pihak yang seharusnya disalahkan dalam insiden tersebut ialah tim penyusun naskah ujian tersebut.

"Begitu pula waktu soal Bahasa Indonesia, yang salah orang yang keblinger dengan Pak Jokowi sampai dijadiin soal. Anak sekolahnya sampai bilang itu tidak ada pelajaran seperti itu," kata pria yang kerap menyerang Jokowi itu.

Sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Burhanudin Muhtadi, mengkritik pertemuan Megawati dan Jokowi dengan para dubes. Dengan ditampilkannya pertemuan tersebut di publik, Burhanuddin menilai ada kesan Megawati dan Jokowi telah membuat kesepakatan tertentu dengan pihak asing jika nantinya Jokowi terpilih menjadi presiden.

Jokowi mengaku pertemuan dengan para dubes itu adalah kesempatan untuk belajar tata pergaulan internasional sekaligus menjajaki dukungan negara sahabat untuk pencalonannya. Hadir dalam pertemuan itu antara lain Dubes Turki, Dubes AS, Dubes Peru, Dubes Meksiko, Dubes Norwegia, dan Dubes Inggris.

Terkait soal UN, Jokowi mengaku tidak setuju jika namanya menjadi bahan dalam soal ujian. Menurut Jokowi, keberadaan nama sekaligus latar belakangnya di soal UN tidak relevan. Seharusnya, pembuat soal itu memberikan soal yang lebih terkait dengan jejak sejarah di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com