Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih di Bawah Jokowi, Prabowo Harus Cari Cawapres Pendongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 15/04/2014, 09:59 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Direktur Eksekutif Pol Tracking Hanta Yudha mengatakan, bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto harus mencari figur calon wakil presiden yang bisa mendongkrak elektabilitas. Figur yang seperti itu dibutuhkan karena elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu masih di bawah bakal calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi.

"Selain mampu mengangkat elektabilitas, figur ini juga harus bisa melengkapi Prabowo secara personalitas. Dia harus orang yang tenang, emosionalnya matang, bersih, dan berkarakter kuat," kata Hanta saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/4/2014).

Namun, Hanta menilai, keleluasaan Prabowo mencari sosok cawapres akan berbenturan dengan kebutuhan Gerindra dalam mencari mitra koalisi. Pasalnya, perolehan suara Gerindra diprediksi hanya 12 persen versi hitung cepat. Angka itu belum cukup untuk mengusung capres-cawapres sendiri.

Untuk itu, kata Hanta, setidaknya Gerindra harus menggandeng satu atau dua partai agar bisa mencapai batas minimal presidential threshold, yaitu 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.

"Biasanya partai yang diajak koalisi, mereka menyodorkan nama untuk cawapres. Pertanyaannya, ada enggak partai menyodorkan nama yang pas untuk melengkapi personalnya Prabowo?" katanya.

Namun, Hanta menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Prabowo dapat mencari cawapres dari luar partai asalkan Prabowo mendapat dukungan penuh dari mitra koalisi. Untuk itu, Hanta menyarankan, Prabowo dan Gerindra harus jeli dalam melirik partai-partai yang akan diajak koalisi untuk menghadapi pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com